Gelombang Protes Besar-besaran di Iran Berlanjut: Pemadaman Internet, Ancaman Hukuman Mati, dan Seruan Oposisi

Republik Islam Iran saat ini tengah dilanda gejolak sipil yang meluas. Kerusuhan yang meletus sejak akhir Desember 2025 tersebut dipicu oleh krisis ekonomi mendalam yang ditandai dengan depresiasi tajam mata uang nasional, rial, serta lonjakan inflasi yang mencapai 42,2 persen pada bulan Desember dibandingkan tahun sebelumnya. Awalnya berfokus pada tuntutan ekonomi, demonstrasi ini kini telah berkembang menjadi tantangan serius terhadap rezim yang berkuasa, bahkan memunculkan seruan-seruan yang mendukung pemulihan monarki yang terguling.

Menanggapi eskalasi situasi, otoritas Iran mengambil langkah-langkah penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak 8 Januari 2026, negara tersebut memberlakukan pemadaman total dan berkelanjutan terhadap layanan internet dan komunikasi telepon. Menurut data NetBlocks, langkah ini menyebabkan aktivitas jaringan anjlok hingga hanya satu persen dari tingkat normal. Di tengah kekosongan informasi ini, Jaksa Agung Mohammad Movahhedi Azad mengeluarkan peringatan keras: para demonstran dan kaki tangan mereka akan didakwa dengan tuduhan 'perang melawan Tuhan' (moharebeh), sebuah kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Jaksa diperintahkan untuk bertindak tanpa ampun.

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei secara terbuka menolak legitimasi protes tersebut, melabeli para peserta sebagai 'perusak' dan 'penyabotase'. Beliau secara eksplisit menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang di balik pengorganisasian kerusuhan. Sementara itu, Wali Kota Teheran, Alireza Zakani, mengonfirmasi kerugian material yang signifikan. Ia melaporkan bahwa 26 bank dan 25 masjid telah dibakar pada tanggal 8 dan 9 Januari. Selain itu, muncul laporan mengenai tewasnya jaksa Isfahan. Hingga 9 Januari, organisasi hak asasi manusia HRANA mencatat sedikitnya 65 korban jiwa, terdiri dari 50 pengunjuk rasa dan 14 personel keamanan. Jumlah total yang ditahan telah melampaui 2.300 orang. Seorang dokter anonim Iran yang berbicara kepada majalah Time mengungkapkan bahwa jumlah korban di rumah sakit Teheran saja mungkin mencapai 217 orang, mayoritas di antaranya menderita luka tembak.

Di tengah krisis domestik ini, kekuatan oposisi di pengasingan menjadi semakin aktif. Putra Mahkota Reza Pahlavi menyampaikan pidato video, menyerukan pemogokan nasional di sektor-sektor vital seperti transportasi, minyak dan gas, serta energi. Pahlavi menegaskan bahwa fokus telah bergeser dari sekadar aksi jalanan menuju persiapan untuk 'mengambil alih dan mempertahankan pusat-pusat kota', menyatakan kesiapannya untuk kembali ke Iran guna memimpin transisi menuju demokrasi. Seruan ini bertepatan dengan adanya 116 aksi protes di 22 provinsi sejak 8 Januari, berdasarkan laporan dari Institute for the Study of War (ISW).

Respons internasional menunjukkan tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi. Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan peringatan bahwa ia siap untuk 'membalas dengan keras' jika para pengunjuk rasa dibunuh. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengutuk keras kekerasan tersebut, menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penindasan akan 'diingat berada di pihak yang salah dalam sejarah'. Para pakar, termasuk Profesor Nader Hashemi dari Universitas Georgetown, menyoroti bahwa taktik yang digunakan oleh pemerintah mengindikasikan adanya 'rezim kepanikan total'. Pada 10 Januari, militer Iran juga menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam penumpasan, sambil menuding Israel dan 'kelompok teroris' sebagai penyebab kekacauan. Situasi di lapangan tetap sangat tidak stabil di tengah kemerosotan ekonomi dan ketidakpuasan publik yang mendalam.