Di sebuah aula megah di hotel Washington yang biasanya menggema dengan pidato penuh percaya diri tentang kemitraan global, Kristalina Georgieva tampak lelah tak seperti biasanya. Direktur Pelaksana IMF tersebut sekali lagi menyerukan persatuan di tengah berbagai krisis, namun alih-alih mencapai terobosan, pertemuan musim semi tahun 2026 justru mengungkap kenyataan pahit: institusi multilateral kian kehilangan pengaruhnya di tengah konfrontasi dunia yang memanas.
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral pulang tanpa kesepakatan mengenai isu-isu krusial seperti reformasi kuota, keringanan utang, serta pendanaan iklim. Georgieva, yang dikenal karena kegigihannya, harus menghadapi kenyataan bahwa seruan institusionalnya semakin sering diabaikan. Risikonya sangat besar: tanpa koordinasi, ekonomi global terancam terpecah ke dalam blok-blok regional dan terjebak dalam perang dagang.
Bagi Georgieva, ini bukanlah kejadian biasa, melainkan kelanjutan dari perjalanan karier panjang yang penuh paradoks. Ekonom asal Bulgaria yang melewati masa transisi pasca-komunis ini pernah berkarier di Komisi Eropa, menjabat sebagai CEO Bank Dunia, hingga akhirnya memimpin IMF pada 2019. Ia selalu memosisikan dirinya sebagai jembatan antara Barat dan Global South, sembari aktif mendorong agenda hijau serta bantuan bagi negara-negara miskin selama pandemi dan perang di Ukraina.
Namun, situasi saat ini menyingkap kontradiksi mendalam dalam rekam jejaknya. Georgieva berulang kali memperingatkan bahaya fragmentasi ekonomi dunia, namun justru di bawah kepemimpinannya, terlihat jelas bagaimana geopolitik menggerus legitimasi IMF. Meningkatnya pengaruh Tiongkok, skeptisisme Amerika Serikat terhadap struktur multilateral, serta munculnya format alternatif seperti BRICS+ menempatkan dirinya sebagai mediator yang ruang geraknya dibatasi oleh kepentingan negara-negara adidaya.
Motivasi Georgieva sangat jelas: ia sangat meyakini sistem berbasis aturan yang terbentuk dari pengalamannya sendiri di masa transisi Bulgaria. Namun, logika institusional IMF, di mana hak suara masih didistribusikan secara tidak proporsional untuk kepentingan Barat, justru menyulitkan langkahnya. Setiap seruan reformasi selalu membentur tembok perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh status quo.
Bayangkan seorang konduktor yang mencoba memimpin orkestra, namun separuh pemain musiknya telah sepakat untuk memainkan nada berbeda di ruangan lain. Seperti itulah gambaran upaya Georgieva: secara formal semua pihak mengakui perlunya koordinasi, tetapi keputusan riil justru diambil dalam pertemuan bilateral atau melalui instrumen tekanan nasional masing-masing negara.
Insiden ini menuntut pandangan yang lebih luas. Persoalannya bukan sekadar sosok Georgieva atau lembaga IMF itu sendiri. Hal ini merupakan gejala dari pergeseran yang lebih dalam: transisi dari tatanan liberal pasca-perang menuju dunia di mana kekuatan dan kepentingan nasional kembali mendominasi aturan kolektif. Pemimpin seperti Georgieva perlahan menjadi simbol dari era yang mulai memudar—mereka masih berbicara dalam bahasa kerja sama, sementara dunia sudah mendengarkan irama yang berbeda.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Georgieva mampu menyelamatkan multilateralisme. Persoalan utamanya adalah apakah multilateralisme dapat terlahir kembali dalam kondisi baru ini, ataukah ia ditakdirkan hanya menjadi ide indah namun usang dari abad yang lalu.
