Jaksa Agung AS Klaim Pengungkapan Penuh Kasus Epstein di Tengah Gelombang Kritik

Jaksa Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, secara resmi mengumumkan perilisan seluruh materi yang berkaitan dengan kasus Jeffrey Epstein pada tanggal 14 Februari 2026. Langkah besar ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein atau Epstein File Transparency Act (EFTA). Pengumuman tersebut menyusul publikasi dokumen dalam skala besar yang sebelumnya telah dilakukan pada 30 Januari 2026. Meskipun demikian, langkah ini tidak luput dari sorotan tajam para kritikus, termasuk sejumlah anggota Komite Yudisial DPR, yang bersikeras bahwa masih banyak materi penting yang tetap dirahasiakan atau disensor secara ketat oleh pihak berwenang.

Landasan hukum dari keterbukaan informasi ini adalah EFTA, sebuah regulasi yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada 19 November 2025. Undang-undang tersebut memberikan mandat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) untuk mempublikasikan semua materi yang tidak bersifat rahasia terkait penuntutan Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell dalam waktu 30 hari setelah disahkan. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada tokoh-tokoh kunci di Komite Yudisial, Bondi merinci catatan yang diserahkan, yang mencakup rincian mendalam mengenai operasi perdagangan manusia dan aktivitas keuangan yang dilakukan oleh Epstein selama bertahun-tahun.

Salah satu poin yang paling menyita perhatian publik dalam dokumen tersebut adalah adanya daftar yang memuat lebih dari 300 nama tokoh terkemuka. Nama-nama besar seperti Donald Trump, Barack dan Michelle Obama, Pangeran Harry, hingga Bill Gates muncul dalam berkas tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa penyebutan nama-nama ini bervariasi, mulai dari indikasi kontak langsung hingga sekadar kutipan dalam laporan media yang tidak terkait langsung dengan inti kasus pidana. Bondi menegaskan bahwa tidak ada catatan yang disembunyikan karena alasan sensitivitas politik, meskipun ia mengakui adanya penyuntingan atau redaksi demi menjaga kerahasiaan prosedur penegakan hukum.

Inisiatif legislatif EFTA sendiri bermula dari petisi yang diajukan oleh Anggota Kongres Thomas Massie pada September 2025. Petisi tersebut berhasil mengumpulkan 218 tanda tangan yang diperlukan untuk membawa rancangan undang-undang ke lantai pemungutan suara. Hasilnya sangat telak, dengan dukungan 427 berbanding 1 di DPR, yang kemudian diikuti oleh persetujuan bulat di Senat. Meskipun DOJ mengklaim telah memenuhi kewajibannya dengan merilis 3,5 juta halaman pada akhir Januari 2026, total koleksi dokumen tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta halaman. Proses peninjauan yang masif ini melibatkan lebih dari 500 pengacara dan peninjau dari Departemen Kehakiman guna memastikan identitas para korban tetap terlindungi dengan saksama.

Di sisi lain, pengumuman Bondi ini muncul di tengah gelombang kritik yang menyebut proses transparansi tersebut sebagai sebuah kegagalan total karena banyaknya bagian dokumen yang dihapus. Thomas Massie menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman menggunakan berbagai alasan hukum, seperti hak istimewa proses deliberatif, doktrin hasil kerja, dan kerahasiaan hubungan pengacara-klien untuk menahan catatan tertentu dari jangkauan publik. Hingga 15 Februari 2026, tuntutan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan berkas ini masih terbatas pada Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, dan Jean-Luc Brunel, yang telah meninggal dunia di penjara Paris pada Februari 2022.

Sementara lembaga penegak hukum di berbagai negara Eropa mulai meluncurkan penyelidikan baru berdasarkan kumpulan dokumen terbaru ini, reaksi di Amerika Serikat cenderung lebih tertahan terhadap tokoh-tokoh tingkat tinggi yang disebutkan. Dampak nyata terlihat di Prancis, di mana mantan menteri Jack Lang terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Institut Dunia Arab setelah namanya muncul dalam dokumen tersebut. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun pintu transparansi mulai terbuka, perjalanan menuju keadilan penuh dalam skandal global Jeffrey Epstein masih menghadapi tantangan birokrasi dan hukum yang sangat kompleks.