Pemerintah Israel secara resmi telah mengesahkan peningkatan signifikan dalam tarif pajak korporasi maupun individu. Keputusan fiskal ini dijadwalkan untuk diumumkan secara resmi paling lambat tanggal 26 Desember 2025. Tujuan utama dari langkah finansial ini adalah untuk memperkuat anggaran nasional guna membiayai lonjakan pengeluaran keamanan serta menekan defisit anggaran yang kian melebar, yang diperkirakan akan mencapai 1,5 triliun shekel dalam beberapa tahun mendatang.
Israel
Kementerian Keuangan membenarkan penyesuaian besar ini dengan menggarisbawahi bahwa tarif pajak Israel saat ini masih tertinggal di bawah rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berada di angka 28%. Struktur yang diusulkan mencakup kenaikan tarif pajak perusahaan menjadi berkisar antara 23% hingga 25%. Sementara itu, tarif pajak penghasilan individu juga akan mengalami peningkatan, ditargetkan naik menjadi antara 75 hingga 150 dolar AS, meskipun rincian penerapan kelompok tarif ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Perubahan kebijakan ini dirancang untuk menambatkan anggaran dalam sebuah rencana ekonomi yang diharapkan akan disetujui oleh Knesset paling lambat 21 Juli, dengan kenaikan pajak dijadwalkan mulai berlaku dalam siklus anggaran tahun 2026.
Kebutuhan mendesak untuk menghasilkan pendapatan diperkuat oleh tekanan finansial nasional yang cukup besar. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kekurangan fiskal selama 12 bulan terakhir mencapai 4,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada bulan Oktober 2025. Proyeksi lebih lanjut mengindikasikan bahwa defisit tahunan untuk tahun 2025 dapat mendekati angka 5,1% dari PDB. Pemerintah saat ini sedang membiayai operasi militer yang sedang berlangsung, yang berkontribusi pada melonjaknya biaya pertahanan. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan telah menyepakati penambahan lebih dari NIS 28 miliar untuk tahun 2025 guna mendukung operasi militer intensif hingga akhir tahun.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan menyoroti adanya ketidakseimbangan di mana perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor teknologi tinggi yang menikmati insentif yang ada, saat ini beroperasi dengan tarif pajak yang sekitar 40% lebih rendah dibandingkan rata-rata yang berlaku. Kalibrasi ulang ini memunculkan pertanyaan mengenai interaksi antara kenaikan pajak umum yang baru ini dengan manfaat spesifik sektor, seperti yang diberikan oleh Undang-Undang Peningkatan Industri Padat Pengetahuan, yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Reformasi ini harus dilaksanakan dengan hati-hati agar daya saing mesin ekonomi yang krusial ini tetap terjaga.
Penyesuaian simultan lainnya untuk tahun 2025 mencakup peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 17% menjadi 18% serta penyesuaian pada kontribusi Asuransi Nasional. Untuk mengatasi akumulasi laba perusahaan, perusahaan swasta dihadapkan pada pilihan: membayar pajak sebesar 2% atas laba ditahan atau mendistribusikan setidaknya 5% dari laba tersebut sebagai dividen pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengekang penggunaan 'perusahaan dompet' yang menahan laba demi menghindari lapisan kedua pajak dividen, sebuah praktik yang diperkirakan oleh Otoritas Pajak Israel mengakibatkan kerugian pendapatan pajak dividen tahunan sebesar NIS 5 miliar hingga NIS 6 miliar.
Kontras antara kenaikan pajak luas untuk menutupi belanja keamanan dan keringanan pajak yang ditargetkan—seperti penurunan tarif pajak penghasilan atas carried interest untuk dana investasi menjadi sekitar 27% dari sebelumnya 50%—menggambarkan tarik ulur fiskal kompleks yang dihadapi oleh Pemerintah Israel saat mereka menavigasi dampak ekonomi dari konflik yang berkelanjutan.
