Selandia Baru Resmi Tolak Bergabung dengan 'Dewan Perdamaian' Donald Trump

Pemerintah Selandia Baru secara resmi telah menolak tawaran untuk berpartisipasi dalam inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dikenal dengan nama "Dewan Perdamaian". Menteri Luar Negeri Winston Peters pada hari Jumat, 30 Januari 2026, memberikan konfirmasi bahwa Wellington tidak akan bergabung dengan Dewan tersebut dalam formatnya yang sekarang, meskipun pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di masa mendatang. Keputusan strategis ini diambil oleh Perdana Menteri Christopher Luxon melalui konsultasi intensif dengan Wakil Perdana Menteri David Seymour.

Dalam pernyataan resminya, Peters memberikan penekanan khusus bahwa Selandia Baru, sebagai salah satu negara pendiri dan pendukung setia Organisasi Bangsa-Bangsa (PBB), menuntut agar segala aktivitas Dewan Perdamaian harus sepenuhnya melengkapi dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam PBB. Alasan lain di balik penolakan ini adalah faktor regional; mengingat fokus utama Dewan adalah situasi di Jalur Gaza di mana negara-negara di kawasan tersebut sudah terlibat secara aktif, Selandia Baru merasa tidak akan mampu memberikan kontribusi tambahan yang berarti bagi inisiatif tersebut.

Lembaga ini sendiri didirikan oleh Donald Trump pada 22 Januari 2026 dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Pada tahap awal, Dewan ini diposisikan sebagai bagian dari rencana Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza, dengan mandat yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada November 2025. Namun, berdasarkan dokumen-dokumen yang bocor ke tangan pers, struktur akhir organisasi tersebut ternyata tidak memuat referensi mengenai Gaza, yang mengindikasikan adanya tujuan-tujuan global yang lebih luas dari sekadar konflik regional.

Para kritikus mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa Dewan ini merupakan struktur tandingan bagi PBB, terutama jika melihat poin-poin dalam dokumen pendiriannya. Poin-poin tersebut mencakup usulan jabatan ketua seumur hidup bagi Trump yang disertai dengan hak veto, serta persyaratan donasi sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara-negara anggota untuk memperpanjang keanggotaan mereka setelah tiga tahun. Dewan eksekutif yang bertanggung jawab atas pengawasan strategis dipimpin langsung oleh Trump, dengan jajaran anggota yang mencakup tokoh-tokoh seperti Marco Rubio, Jared Kushner, dan Sir Tony Blair.

Meskipun sejumlah negara regional seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, serta Indonesia, telah memutuskan untuk bergabung dalam jajaran pimpinan, kekuatan global dan sekutu tradisional Barat lainnya menanggapi undangan tersebut dengan penuh kehati-hatian. Di lingkungan Uni Eropa, tercatat hanya Hongaria dan Bulgaria yang menerima ajakan tersebut, sementara negara-negara seperti Prancis dan Norwegia, bersama dengan Selandia Baru dan Kroasia, menyatakan keberatan atau secara langsung menolak tawaran partisipasi tersebut.

Langkah yang diambil oleh Wellington ini mencerminkan kecenderungan yang lebih luas di antara negara-negara demokrasi Barat. Sebagai contoh, Jerman sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan lembaga perdamaian baru karena dunia sudah memiliki Organisasi Bangsa-Bangsa sebagai dewan perdamaian yang sah. Keputusan ini mempertegas posisi Selandia Baru dalam menjaga integritas sistem multilateralisme internasional di bawah naungan PBB.