Gelombang Demonstrasi Meluas di Iran, Mencapai Ibu Kota

Sejak 28 Desember 2025, gelombang unjuk rasa terus menyebar di seluruh Republik Islam Iran, dan pada hari Kamis, 8 Januari 2026, aksi protes tersebut semakin menguat. Demonstrasi berskala nasional ini telah melanda kota-kota besar seperti Teheran dan Masyhad. Meskipun awalnya dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, tuntutan para demonstran kini telah bergeser menjadi seruan politik yang jelas untuk mengganti rezim yang berkuasa.

Awal mula gejolak ini tercatat dari aksi mogok para pedagang di Bazar Besar Teheran. Pemicunya adalah keruntuhan nilai tukar mata uang nasional yang dramatis. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Rial Iran telah anjlok hingga melampaui 1,4 juta per Dolar Amerika Serikat, sebuah titik terendah dalam sejarah moneter negara tersebut. Kolaps finansial ini diperparah oleh hiperinflasi. Data per Desember 2025 menunjukkan inflasi mencapai 42,2 persen, sementara harga kebutuhan pokok melonjak antara 70 hingga 110 persen, bahkan lebih. Pemerintah berusaha meredam gejolak sosial dengan mengumumkan bantuan bulanan sekitar 7 Dolar AS per warga, namun upaya ini dianggap angin lalu oleh masyarakat.

Di tengah guncangan ekonomi ini, para pengunjuk rasa secara terbuka menyuarakan tuntutan penggantian Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Mereka juga menunjukkan dukungan terhadap Reza Pahlavi, putra mantan Syah yang kini diasingkan, yang sebelumnya telah menyerukan aksi unjuk rasa pada bulan Januari ini. Kesaksian dari lapangan menunjukkan persatuan yang kuat, dengan pria, wanita, dan anak-anak turut serta dalam pawai di jalanan, termasuk di sepanjang Jalan Raya Ayatollah Kashani. Ketegangan meningkat seiring dengan pemblokiran jalan-jalan utama dan bentrokan yang tak terhindarkan dengan aparat keamanan.

Pihak berwenang merespons dengan peningkatan tindakan represif. Terjadi pembakaran gedung-gedung pemerintahan di beberapa kota, dan upaya pembungkaman informasi dilakukan melalui pemadaman total akses internet di seluruh negeri. Kepala Kehakiman Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, menuding musuh asing seperti Amerika Serikat dan Israel sebagai provokator utama, serta menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi para perusuh. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta aparat keamanan untuk menunjukkan 'pengekangan maksimal' dan membuka ruang dialog.

Tekanan ekonomi yang dirasakan publik sangat erat kaitannya dengan ketegangan geopolitik yang memanas. Hal ini termasuk dampak lanjutan dari perang Iran melawan Israel pada Juni 2025, diikuti oleh serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Isolasi internasional dan pemberlakuan kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025 semakin memperburuk disintegrasi internal negara. Di tengah eskalasi ini, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ancaman 'tindakan balasan yang sangat keras' jika rezim Iran menggunakan kekerasan terhadap demonstran sipil.

Menurut laporan dari organisasi hak asasi manusia Iran Human Rights (IHR), bentrokan tersebut telah merenggut nyawa sedikitnya 45 orang. Angka ini berbeda signifikan dengan laporan resmi pemerintah yang menyebutkan 21 korban jiwa, termasuk personel keamanan. Lebih dari 2000 orang dilaporkan telah ditahan. Situasi terkini ini mengindikasikan bahwa masalah ekonomi yang mendalam, diperparah oleh faktor-faktor geopolitik, telah mencapai titik kritis yang menggoyahkan stabilitas rezim yang berkuasa saat ini.