Moldova Memulai Proses Keluar Sepenuhnya dari CIS demi Integrasi Eropa

Pemerintah Republik Moldova secara resmi telah menginisiasi langkah-langkah yuridis yang diperlukan untuk mengakhiri status keanggotaannya secara menyeluruh dalam organisasi Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS). Keputusan krusial ini diambil sebagai manifestasi nyata dari komitmen pemerintah dalam mempercepat proses integrasi negara tersebut ke dalam struktur Uni Eropa. Pada tanggal 19 Januari 2026, Mihai Popșoi, yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri, mengumumkan peluncuran prosedur denonsiasi terhadap tiga pilar hukum utama organisasi tersebut. Dokumen-dokumen yang dimaksud mencakup Piagam CIS yang ditandatangani pada 22 Januari 1993, Perjanjian Pembentukan CIS tertanggal 8 Desember 1991, serta Protokol Lampiran tertanggal 22 Desember 1991 yang menjadi dasar hukum keberadaan aliansi tersebut.

Dalam pernyataannya, Popșoi menegaskan bahwa langkah administratif ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum atas berhentinya keterlibatan Moldova dalam kegiatan CIS, yang secara praktis telah mengalami stagnasi atau berada dalam kondisi "beku" sejak tahun 2023. Untuk meresmikan keluarnya negara tersebut, parlemen Moldova harus memberikan persetujuan terhadap dokumen pembatalan tersebut, sebuah proses yang ditargetkan selesai oleh Kementerian Luar Negeri pada pertengahan Februari 2026. Namun, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 9 Piagam CIS, proses pemutusan hubungan secara total baru akan memiliki kekuatan hukum tetap satu tahun setelah notifikasi tertulis resmi disampaikan kepada Komite Eksekutif CIS.

Secara historis, Republik Moldova telah meratifikasi sebanyak 283 perjanjian dalam kerangka kerja sama CIS selama beberapa dekade terakhir. Hingga saat ini, otoritas di Kishinev telah membatalkan sekitar 71 kesepakatan, sementara 60 dokumen lainnya sedang berada dalam tahap evaluasi mendalam. Pemerintah Moldova menegaskan akan tetap mempertahankan beberapa perjanjian ekonomi dan sektoral yang dianggap masih memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat umum dan tidak menghambat aspirasi mereka menuju standar Eropa. Langkah geopolitik ini sejalan dengan target ambisius Moldova untuk menyelesaikan seluruh proses negosiasi aksesi menjadi anggota Uni Eropa yang diproyeksikan akan tuntas pada awal tahun 2028 mendatang.

Reaksi dari Moskow terhadap kebijakan luar negeri Moldova ini muncul dengan nada yang sangat kritis. Maria Zakharova, juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, melontarkan kritik tajam dengan menyebut kondisi sosial-ekonomi Moldova saat ini berada dalam tahap "katastrofik". Ia menuding bahwa stabilitas ekonomi negara tersebut kini sangat bergantung pada suntikan dana hibah dan pinjaman dari Uni Eropa. Lebih lanjut, Zakharova menyatakan kekhawatiran mendalam atas semakin eratnya kolaborasi militer dan politik antara Kishinev dengan Rumania. Mengingat Rumania adalah anggota aktif NATO, Rusia memandang kerja sama ini sebagai ancaman yang dapat mengompromiskan status netralitas Moldova yang dijamin oleh konstitusi negara tersebut.

Di dalam negeri, kebijakan ini juga menghadapi tantangan dari kelompok oposisi, terutama dari Igor Dodon yang memimpin Partai Sosialis. Dodon berpendapat bahwa pergeseran haluan politik ini merupakan hasil arahan dari "pihak Barat" dan memperingatkan bahwa Moldova bisa menghadapi skenario yang ia sebut sebagai "tragedi Ukraina". Di sisi lain, para analis politik memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa CIS telah berubah fungsi dari wadah kerja sama regional menjadi instrumen tekanan politik oleh Rusia terhadap negara-negara tetangganya. Meskipun demikian, para ahli mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam mengelola perjanjian bilateral guna memastikan perlindungan sosial bagi warga Moldova di luar negeri serta menjaga akses terhadap koridor logistik timur yang masih dianggap vital bagi perekonomian nasional.