Protes di Iran Memanas di Tengah Penindasan Kejam dan Kecaman Internasional: Korban Jiwa Melampaui 2.500 Orang

Gelombang kerusuhan massal yang melanda Republik Islam Iran sejak 28 Desember 2025 telah berkembang menjadi konfrontasi berskala besar terhadap rezim yang berkuasa. Situasi ini diperparah oleh penggunaan kekuatan secara agresif oleh aparat keamanan negara tersebut dalam upaya meredam gejolak massa. Krisis ekonomi yang mendalam, yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar mata uang nasional secara drastis, menjadi pemantik utama yang memicu kemarahan publik di berbagai wilayah.

Aksi unjuk rasa yang diperkirakan telah meluas ke 180 kota ini dengan cepat mengubah fokusnya, dari tuntutan ekonomi menjadi seruan untuk perubahan sistem politik secara menyeluruh. Menanggapi eskalasi tersebut, pemerintah menerapkan pemblokiran internet total sejak 8 Januari yang masih berlangsung di beberapa wilayah, sehingga menyulitkan verifikasi independen terkait jumlah korban. Berdasarkan data dari Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) per 14 Januari 2026, setidaknya 2.571 orang dipastikan tewas, yang terdiri dari 2.403 demonstran dan 147 anggota pasukan keamanan. Sementara itu, estimasi dari para aktivis yang dikutip oleh CBS News menyebutkan angka kematian yang jauh lebih tinggi, berkisar antara 12.000 hingga 20.000 jiwa.

Dalam upayanya menstabilkan keadaan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui adanya kesulitan ekonomi dan mengumumkan pemberian bantuan bulanan kecil yang setara dengan sekitar 7 dolar AS. Di saat yang sama, ia menuding musuh-musuh luar negeri, khususnya Amerika Serikat dan Israel, sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut. Perpecahan pendapat juga terlihat jelas di kalangan tokoh politik internal; Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang kini berusia 86 tahun, dengan tegas menolak segala bentuk konsesi dan melabeli para pengunjuk rasa sebagai perusak. Sebaliknya, tokoh oposisi Reza Pahlavi menyerukan kepada militer untuk membelot dan mendesak para pekerja untuk melakukan pemogokan massal guna melumpuhkan roda pemerintahan.

Tekanan dari komunitas internasional semakin meningkat sebagai respons terhadap kekerasan yang terjadi di lapangan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak menahan diri dan meminta pemulihan akses komunikasi segera dilakukan untuk menjamin transparansi informasi. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengecam keras upaya otoritas Iran yang mengklasifikasikan para demonstran sebagai kelompok «teroris». Uni Eropa, melalui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, telah mengumumkan rencana pengenaan sanksi baru terhadap individu-individu yang bertanggung jawab atas tindakan represif tersebut. Selain itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan pandangannya bahwa rezim yang hanya mengandalkan kekerasan mungkin akan segera berakhir karena kehilangan legitimasi di mata rakyatnya.

Ketegangan geopolitik mencapai titik didih ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil «tindakan yang sangat keras» jika eksekusi terus berlanjut terhadap para tahanan politik. Trump juga mendorong para pengunjuk rasa untuk mengambil alih gedung-gedung pemerintah, sembari menyatakan bahwa bantuan internasional sedang dalam perjalanan. Misi Iran untuk PBB menilai pernyataan tersebut sebagai upaya provokatif Washington untuk menciptakan dalih bagi intervensi militer secara langsung. Di tengah situasi ini, pada 12 Januari, Amerika Serikat memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap barang-barang dari negara-negara yang masih menjalin perdagangan dengan Iran. Fatemeh Aman, seorang analis dari Middle East Institute, memperingatkan bahwa tekanan eksternal yang tidak segera meruntuhkan kekuasaan justru secara paradoks dapat memperkuat posisi elit penguasa, yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perpecahan internal yang signifikan.

Kondisi di lapangan tetap sangat mencekam dan penuh ketidakpastian bagi masa depan negara tersebut. Protes yang dipicu oleh anjloknya nilai rial, yang pada 12 Januari mencapai angka 994.055 per dolar di pasar Forex, telah menjadi tantangan paling serius bagi rezim teokrasi tersebut sejak Revolusi Islam tahun 1979. Dampak ekonomi yang potensial dari krisis ini, termasuk risiko penutupan Selat Hormuz, kini membayangi stabilitas ekonomi global dan harga energi di pasar internasional. Dengan ketegangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dunia internasional terus memantau perkembangan di Teheran dengan penuh kekhawatiran akan dampak kemanusiaan yang lebih luas.