AS Desak Sekutu Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz di Tengah Krisis Keamanan Maritim Akibat Konflik AS-Israel-Iran

Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia telah mencapai titik didih yang sangat kritis menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi ini telah memicu gangguan serius terhadap keamanan maritim di Selat Hormuz, sebuah jalur perairan yang memiliki nilai strategis luar biasa bagi perdagangan energi global. Krisis ini bermula pada 28 Februari 2026, ketika serangan terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Israel mengakibatkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Memasuki minggu ketiga, konflik tersebut telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan dan segera dirasakan oleh pasar internasional secara luas.

Sebagai bentuk balasan atas serangan awal tersebut, pihak Iran meluncurkan serangkaian serangan rudal dan pesawat tak berawak (drone) yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat serta aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz. Tindakan ini secara efektif melumpuhkan lalu lintas di jalur air vital tersebut hingga hampir mencapai titik nol karena risiko keamanan yang ekstrem. Menghadapi situasi yang kian memburuk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara aktif mencari dukungan militer dari negara-negara sekutu. Fokus utama dari permintaan ini adalah penyediaan kapal perang guna menangkal kegiatan Iran yang diduga melakukan penanaman ranjau di wilayah perairan tersebut.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan bahwa keterlibatan mitra internasional merupakan langkah krusial untuk menstabilkan ekonomi global yang sedang terguncang. Ia menyatakan bahwa partisipasi dari para sekutu tidak hanya akan disambut baik, tetapi juga didorong dan bahkan diwajibkan oleh Washington demi keamanan kolektif. Hingga 14 Maret 2026, pemerintahan Trump tetap teguh menolak upaya diplomatik untuk gencatan senjata. Sebaliknya, mereka bersikeras pada patroli bersama dan mengharapkan pengiriman armada tempur laut dari negara-negara kunci seperti Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Jepang untuk mengamankan jalur tersebut.

Meskipun ada tekanan kuat dari Washington, terdapat perbedaan pendekatan yang mencolok di antara para sekutu utama mengenai respons militer ini. Inggris telah mengerahkan aset Angkatan Udara Kerajaan (RAF) untuk memberikan perlindungan defensif di Qatar, Irak, dan Siprus, namun tetap mempertahankan posisi yang sangat berhati-hati terhadap tuntutan tambahan dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Prancis telah mengumumkan pengerahan kekuatan angkatan lautnya secara signifikan, termasuk sebuah kapal induk. Presiden Emmanuel Macron menyatakan niatnya untuk memimpin misi pengawalan Eropa di bawah payung Operasi ASPIDES, yang ditegaskan akan bersifat eksklusif defensif dan mendukung setelah fase konflik yang paling intens berakhir.

Operasi ASPIDES, yang pada awalnya dibentuk untuk melindungi pelayaran di Laut Merah, kini juga mencakup pemantauan di Selat Hormuz sesuai dengan perluasan mandat yang dimilikinya. Sementara itu, dampak ekonomi dari krisis ini semakin nyata dirasakan oleh konsumen di seluruh dunia. Pada 8 Maret 2026, harga minyak mentah global telah melampaui angka 100 dolar AS per barel. Lonjakan harga yang tajam ini merupakan konsekuensi langsung dari terganggunya pasokan melalui selat tersebut, yang menjadi jalur utama bagi sekitar seperlima dari total pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia yang dikirim melalui jalur laut.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang juga menjabat sebagai wakil menteri luar negeri untuk urusan hukum dan internasional, memberikan klarifikasi bahwa Selat Hormuz tidak ditutup sepenuhnya bagi semua pihak. Menurutnya, pembatasan tersebut hanya berlaku bagi kapal tanker dan kapal-kapal milik Amerika Serikat serta Israel sebagai respons atas tindakan militer mereka. Kendati demikian, banyak perusahaan pelayaran dari negara lain tetap memilih untuk menghindari jalur tersebut karena alasan keamanan yang tidak menentu. Di tengah situasi ini, Prancis dan Italia dilaporkan sedang melakukan negosiasi tertutup dengan Teheran untuk mendapatkan jaminan keamanan bagi kapal-kapal Eropa, yang mencerminkan adanya ketegangan internal di dalam Uni Eropa terkait strategi respons yang paling tepat.