Dewan Keamanan PBB Bersidang Darurat Akibat Eskalasi Ketegangan AS-Venezuela Pasca Penyitaan Kapal Tanker Minyak

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang darurat pada hari Selasa, 23 Desember 2025. Sidang ini dipicu oleh permintaan mendesak dari pemerintah Venezuela menyusul memburuknya hubungan antara Caracas dan Washington. Agenda utama pembahasan adalah serangkaian penyitaan kapal tanker minyak dan deklarasi blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat.

Pemerintah Venezuela mengecam keras tindakan AS tersebut, melabelinya sebagai 'pembajakan internasional'. Insiden ini menjadi puncak dari kampanye tekanan yang dilancarkan AS terhadap rezim pimpinan Nicolás Maduro. Federasi Rusia dan Tiongkok memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Venezuela untuk mengadakan pertemuan DK PBB, menekankan perlunya pembahasan insiden ini dalam kerangka hukum internasional.

Konflik mencapai titik didih setelah Penjaga Pantai AS menyita kapal tanker Skipper pada 10 Desember 2025, sebagai bagian dari 'Operasi Tombak Selatan'. Tidak lama kemudian, pada 20 Desember 2025, kapal tanker Centuries yang terdaftar di bawah bendera Panama juga dicegat. Presiden AS Donald Trump, saat berbicara dari Mar-a-Lago, secara eksplisit menuntut mundurnya Maduro dan memberi peringatan keras mengenai konsekuensi jika terjadi perlawanan.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen Nielsen, mengaitkan penyitaan kapal-kapal tersebut dengan upaya Washington dalam memberantas penyelundupan narkoba menuju Amerika Serikat. Sebelumnya, sejak awal September 2025, militer AS telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal kecil, yang dilaporkan telah merenggut lebih dari 100 korban jiwa.

Washington membela tindakannya dengan dalih memerangi kejahatan narkotika dan melawan rezim Maduro. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan bahwa rezim tersebut memiliki kaitan dengan 'Kartel Matahari' (Cartel of the Suns), yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Sementara itu, Caracas, melalui Menteri Luar Negeri Ivan Gil, menegaskan bahwa penyitaan tersebut merupakan tindakan agresi yang bertujuan mengganti rezim.

Sebagai respons, Majelis Nasional Venezuela segera menginisiasi legislasi baru. Undang-undang ini mengancam hukuman penjara hingga 20 tahun bagi siapa pun yang terlibat dalam 'tindakan pembajakan' terhadap kapal dagang yang beroperasi dengan Republik. Langkah ini menunjukkan keseriusan Caracas dalam mempertahankan aset maritimnya.

Rusia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, mengeluarkan peringatan bahwa manuver Washington berpotensi memicu 'kesalahan fatal' yang dapat mengancam stabilitas pelayaran di kawasan tersebut. Tiongkok, sebagai pembeli utama minyak Venezuela, mengecam penyitaan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan bentuk intimidasi sepihak, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian.

Beijing secara khusus menyoroti hak Venezuela untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dengan Tiongkok, ke mana sebagian besar minyak Venezuela dialirkan, seringkali melalui apa yang disebut 'armada bayangan'. Kampanye angkatan laut AS, 'Operasi Tombak Selatan', yang dimulai pada 1 September 2025, melibatkan pengerahan kekuatan laut yang signifikan, termasuk gugus tugas kapal induk dengan kapal unggulan USS Gerald R. Ford.

Blokade yang dideklarasikan oleh Trump pada 17 Desember telah mengakibatkan penurunan tajam ekspor minyak Venezuela, memaksa kapal-kapal untuk tertahan di perairan lokal. Kapal ketiga, Bella 1, yang juga berada di bawah sanksi, berhasil menghindari penyitaan pada hari Minggu dengan melarikan diri dari kejaran. Konfrontasi yang berpusat pada aset maritim dan sanksi ini menandai pergeseran dari tekanan ekonomi menjadi intervensi kekuatan langsung, menimbulkan kegelisahan mendalam di panggung internasional. Penyitaan Centuries, yang menurut para analis tidak berada di bawah sanksi, mengindikasikan pengerasan kebijakan oleh pemerintahan Trump, sementara Venezuela dan sekutunya melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan tatanan global.