Lebanon Memulai Perlucutan Senjata Faksi Palestina di Kamp Pengungsi di Tengah Negosiasi Rumit

Lebanon telah memulai fase krusial dalam upaya konsolidasi kedaulatan negaranya dengan meluncurkan proses perlucutan senjata faksi-faksi Palestina di kamp-kamp pengungsi di seluruh negeri. Inisiatif ini, yang berakar dari kesepakatan yang dicapai pada Mei 2025 antara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Lebanon Joseph Aoun, bertujuan untuk memusatkan kepemilikan senjata hanya pada Tentara Lebanon pada akhir tahun ini.

Proses perlucutan senjata dimulai di kamp Burj al-Barajneh di pinggiran selatan Beirut, di mana pasukan Lebanon mengumpulkan sejumlah besar senjata yang diserahkan. Pengiriman awal ini mencakup berbagai jenis persenjataan, mulai dari senapan pribadi, pistol, hingga roket Grad, peluncur granat, senapan mesin, dan granat tangan. Langkah ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas yang diamanatkan oleh pemerintah Lebanon untuk membatasi kepemilikan senjata hanya pada angkatan bersenjata nasional.

Perluasan fase perlucutan senjata ini berlanjut ke kamp-kamp lain, termasuk Beddawi di utara dan Ain al-Hilweh di selatan. Tentara Lebanon menerima delapan truk berisi senjata dari kedua kamp tersebut pada 13 September 2025, menunjukkan kemajuan yang stabil dalam proses tersebut. Inisiatif ini merupakan bagian dari tahapan keempat dari rencana perlucutan senjata yang lebih luas, yang sebelumnya telah mencakup pengumpulan senjata dari kamp-kamp di Beirut selatan pada 21 Agustus, dan kamp-kamp di dekat Tyre pada 28 Agustus, serta kamp-kamp tambahan di Beirut pada 29 Agustus.

Kesepakatan Mei 2025 antara Abbas dan Aoun menegaskan kembali prinsip bahwa hanya negara Lebanon yang berhak memegang senjata, dan bahwa kamp-kamp Palestina tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi kelompok ekstremis atau digunakan sebagai landasan untuk melancarkan serangan terhadap Israel. Kesepakatan ini juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan Lebanon dan mematuhi hukumnya.

Namun, proses ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa faksi Palestina telah menyuarakan keengganan untuk menyerahkan senjata mereka tanpa jaminan keamanan dan hak-hak sipil yang konkret. Kelompok-kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam, yang tidak terafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), belum secara resmi mengumumkan rencana mereka untuk melucuti senjata. Selain itu, Hezbollah, yang merupakan kekuatan militer dominan di Lebanon, telah menyatakan penolakannya terhadap rencana perlucutan senjata tersebut, dengan alasan bahwa senjata mereka diperlukan untuk melawan agresi Israel.

Amerika Serikat telah memuji upaya perlucutan senjata ini, dengan utusan AS untuk Lebanon, Thomas Barrack, menggambarkannya sebagai "langkah bersejarah menuju persatuan dan stabilitas." Dukungan internasional ini menyoroti pentingnya proses ini bagi stabilitas regional. Keberhasilan inisiatif perlucutan senjata ini sangat bergantung pada negosiasi yang sedang berlangsung dan kemampuan untuk mengatasi kekhawatiran mendasar dari komunitas Palestina yang terlibat, serta memastikan transisi yang stabil dan adil. Keberhasilan ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya Lebanon untuk menegaskan kembali otoritas negaranya dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua penduduknya.