Iran Nyatakan Kesiapan Diplomasi Nuklir dengan AS di Tengah Tekanan Militer yang Meningkat

Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, pada hari Jumat, 20 Februari 2026, secara resmi mengonfirmasi kesiapan Teheran untuk menempuh jalur diplomasi guna menyelesaikan sengketa nuklir dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan menyusul berakhirnya putaran kedua konsultasi tidak langsung yang diselenggarakan di Jenewa pada 17 Februari 2026. Menurut Araghchi, kemajuan telah dicapai dalam menyepakati sejumlah "prinsip-prinsip panduan" yang akan menjadi landasan negosiasi lebih lanjut.

Araghchi menyatakan keyakinannya bahwa solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai, sembari memperingatkan bahwa jalur militer hanya akan memicu konsekuensi bencana bagi seluruh kawasan. Sebagai bentuk keseriusan, ia mengumumkan bahwa Iran akan menyerahkan proposal tertulis berupa draf kesepakatan kepada para negosiator Amerika Serikat dalam kurun waktu dua hingga tiga hari ke depan. Langkah ini dipandang sebagai upaya krusial untuk meredakan ketegangan yang semakin memuncak.

Di sisi lain, Washington terus menunjukkan tekanan militer yang signifikan secara paralel dengan manuver diplomatik tersebut. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari 2025, telah menetapkan tenggat waktu yang sangat ketat, yakni 10 hingga 15 hari, untuk mencapai sebuah "kesepakatan yang berarti". Trump memperingatkan akan adanya konsekuensi serius jika proses negosiasi ini mengalami kegagalan. Ketegangan ini diperkuat dengan penumpukan kekuatan militer AS di Timur Tengah, termasuk pengerahan gugus tugas kapal induk USS Abraham Lincoln dan rencana kedatangan USS Gerald R. Ford.

Konsentrasi kekuatan udara ini dilaporkan oleh berbagai sumber sebagai yang terbesar di kawasan tersebut sejak invasi ke Irak pada tahun 2003. Salah satu titik perbedaan utama yang masih mengganjal adalah posisi mengenai pengayaan uranium. Araghchi mengeklaim bahwa dalam konsultasi tersebut, pihak Amerika Serikat tidak lagi bersikeras pada penghentian total pengayaan, melainkan lebih fokus pada "langkah-langkah pembangunan kepercayaan". Namun, hal ini tampak bertentangan dengan sikap publik Presiden Trump yang sebelumnya menuntut penghentian total aktivitas pengayaan.

Hambatan fundamental lainnya muncul pada 17 Februari 2026, ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, secara terbuka menolak tuntutan AS untuk membatasi pengayaan uranium serta program rudal balistik Iran. Meskipun demikian, putaran kedua perundingan di Jenewa yang dimediasi oleh Oman dinilai lebih substantif dibandingkan pertemuan pertama di Muscat pada 6 Februari. Delegasi AS diwakili oleh utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat presiden Jared Kushner, sementara delegasi Iran dipimpin langsung oleh Araghchi. Kepala IAEA, Rafael Grossi, juga turut serta guna membahas aspek teknis pengawasan fasilitas nuklir.

Para pengamat mencatat bahwa diskusi kini telah memasuki tahap "pengerjaan teks", yang mencakup detail mekanisme pencabutan sanksi dan arsitektur teknis pembatasan. Namun, situasi tetap genting; pejabat Gedung Putih memperkirakan probabilitas terjadinya "tindakan kinetik" mencapai 90 persen dalam beberapa minggu jika negosiasi gagal. Ketegangan ini juga dipicu oleh sejarah serangan gabungan AS-Israel ke situs nuklir Iran pada Juni 2025 dan aksi protes anti-pemerintah di Iran sejak akhir Desember 2025 yang telah menelan 3.117 korban jiwa. Iran menegaskan kesiapan kompromi nuklir, namun tetap menutup pintu diskusi bagi program rudal pertahanan mereka.