Greenland Menolak Akuisisi Amerika Serikat, Memilih Tetap Bersama Denmark di Tengah Ketegangan Arktik

Pada tanggal 13 Januari 2026, Greenland secara resmi menepis kemungkinan pengambilalihan wilayahnya oleh Amerika Serikat, sekaligus menegaskan kembali komitmennya untuk tetap menjadi bagian integral dari Kerajaan Denmark. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, merilis pernyataan bersama di Kopenhagen yang menekankan kedaulatan penuh pulau tersebut. Langkah diplomatik ini merupakan respons langsung terhadap retorika Presiden AS Donald Trump mengenai ambisi kendali atas wilayah strategis tersebut.

Keputusan krusial ini diambil di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Arktik, di mana Greenland dipandang sebagai aset yang sangat berharga. Pulau ini memiliki cadangan mineral penting yang melimpah, termasuk elemen tanah jarang, yang menjadikannya titik pusat dalam persaingan kekuatan global melawan Tiongkok dan Rusia. Dalam konferensi pers yang digelar, Nielsen dengan tegas menyatakan bahwa jika Greenland dipaksa untuk memilih, mereka akan tetap memilih Denmark daripada Amerika Serikat, seraya menekankan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual dan masa depannya berada di tangan rakyat Greenland sesuai dengan Statuta Otonomi.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memberikan dukungan penuh terhadap posisi Greenland dan menyebut tekanan yang datang dari pihak Amerika Serikat sebagai tindakan yang "sama sekali tidak dapat diterima." Ia juga mengeluarkan peringatan keras bahwa segala bentuk ancaman atau serangan terhadap kedaulatan Greenland akan berakibat fatal bagi eksistensi NATO serta merusak seluruh struktur keamanan internasional yang telah dibangun sejak era pasca-perang.

Pemerintah koalisi Greenland juga mempertegas sikap mereka dengan menyatakan keengganan untuk dianeksasi oleh kekuatan luar dalam kondisi apa pun, demi menjaga identitas budaya dan politik masyarakat Greenland yang unik. Berbagai jajak pendapat terbaru menunjukkan sentimen publik yang kuat, di mana sekitar 85% penduduk Greenland menentang keras rencana pengambilalihan oleh Amerika Serikat. Aaja Chemnitz, seorang politisi dari partai Inuit Ataqatigiit, merangkum aspirasi rakyat dengan menegaskan bahwa Greenland tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Di sisi lain, pada tanggal yang sama, 13 Januari 2026, pemerintah Denmark mengonfirmasi dukungan mereka terhadap operasi angkatan laut Amerika Serikat yang baru saja berlangsung di Atlantik Timur. Operasi tersebut berhasil mencegat sebuah kapal tanker yang dituduh melanggar sanksi AS seminggu sebelumnya. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari momentum "Operasi Resolusi Mutlak" yang dilaksanakan pada 3 Januari 2026, yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pihak Amerika Serikat.

Kapal yang menjadi sasaran pencegatan tersebut adalah tanker bernama "Marinera" yang mengibarkan bendera Rusia. Kapal ini berhasil dikuasai di perairan Atlantik Utara setelah melalui aksi pengejaran intensif yang dimulai sejak dari Laut Karibia. Sekretaris Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, memberikan justifikasi atas operasi tersebut dengan menyatakan bahwa pencegatan ini sangat penting untuk memutus jalur pendanaan terorisme yang didukung oleh negara narkoba (narco-state terrorism).

Sementara itu, pihak Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance, terus menyuarakan pentingnya kendali atas Greenland guna menjamin keamanan di kawasan Arktik serta membendung ekspansi pengaruh Rusia dan Tiongkok. Sebagai bagian dari dinamika ini, sebuah pertemuan diplomatik tingkat tinggi dijadwalkan berlangsung di Washington pada 14 Januari 2026. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan bertemu dengan Marco Rubio dalam diskusi yang akan dipimpin langsung oleh JD Vance.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, juga turut angkat bicara dengan menyatakan bahwa aliansi tersebut sedang mempersiapkan "langkah-langkah strategis berikutnya" untuk memperkuat pertahanan di wilayah Arktik, yang mencerminkan kekhawatiran kolektif seluruh blok Barat. Secara historis, pertahanan Greenland telah dijamin oleh NATO melalui kerangka Persemakmuran Denmark, di mana perjanjian tahun 1951 memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk menempatkan pangkalan militer di sana, termasuk pangkalan udara Pituffik yang memiliki nilai strategis sangat tinggi.