Jerman Sahkan RUU Reformasi Wajib Militer yang Kontroversial, Picu Protes Kaum Muda

Pada tanggal 5 Desember 2025, Bundestag, majelis rendah parlemen Jerman, secara resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kontroversial mengenai reformasi wajib militer. Inisiatif legislatif ini didorong oleh Menteri Pertahanan Boris Pistorius. Keputusan ini diambil dengan mayoritas suara, di mana 323 anggota parlemen memberikan suara setuju, 272 menentang, dan satu orang abstain. Tujuan utama dari reformasi ini adalah mengatasi kekurangan personel yang dihadapi oleh Bundeswehr, angkatan bersenjata Jerman, yang saat ini memiliki sekitar 184.000 tentara aktif.

Jerman memiliki target ambisius yang ditetapkan dalam komitmennya kepada NATO, yaitu meningkatkan jumlah personel menjadi 260.000 prajurit dan setidaknya 200.000 personel cadangan pada tahun 2035. Reformasi ini merupakan langkah krusial untuk mencapai target tersebut di tengah dinamika geopolitik yang berubah. Menteri Pertahanan Pistorius sendiri menggambarkan undang-undang ini sebagai 'langkah penentu' bagi kapasitas pertahanan Jerman di masa depan.

Sistem baru yang diperkenalkan adalah sistem dwi-fungsi. Mulai Juli 2027, semua pemuda laki-laki yang lahir setelah 1 Januari 2008 wajib menjalani pemeriksaan kesehatan saat mencapai usia 18 tahun. Prosedur ini diperkirakan akan menyentuh sekitar 300.000 pemuda setiap tahunnya. Selain itu, sejak tahun 2026, semua pemuda berusia 18 tahun akan diundang untuk mengisi kuesioner mengenai kesiapan mereka untuk bertugas, sebuah kewajiban bagi mereka. Sementara itu, bagi perempuan, pengisian kuesioner ini bersifat sukarela.

Meskipun layanan militer secara resmi tetap bersifat sukarela, RUU ini mencakup mekanisme aktivasi wajib militer jika diperlukan. Mekanisme ini dapat diaktifkan melalui keputusan terpisah dari Bundestag, yang mungkin melibatkan sistem undian jika upaya perekrutan sukarela gagal mencapai target yang ditetapkan. Ketentuan ini memicu penolakan publik yang signifikan, karena banyak pihak melihatnya sebagai kembalinya wajib militer secara terselubung, sebuah kebijakan yang telah dihentikan di Jerman.

Sebagai respons langsung terhadap pengesahan RUU ini, pada hari Jumat, 5 Desember 2025, sekitar 3.000 orang, sebagian besar adalah mahasiswa, turun ke jalan memprotes di Berlin. Aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh inisiatif 'Schulstreik gegen Wehrpflicht' (Mogok Sekolah Melawan Wajib Militer) meluas ke 90 kota lain di seluruh Jerman. Para demonstran menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai potensi ketidakadilan jika kaum muda dipaksa untuk dikirim berperang.

Konteks geopolitik reformasi ini semakin diperkuat oleh pernyataan petinggi militer. Jenderal Carsten Breuer sebelumnya sempat mengungkapkan kekhawatiran bahwa Moskow mungkin saja siap untuk menyerang negara-negara anggota NATO dalam kurun waktu lima hingga delapan tahun ke depan. Hal ini memberikan latar belakang urgensi mengapa reformasi pertahanan ini dianggap perlu oleh pemerintah Jerman.

Jerman sebelumnya menangguhkan wajib militer wajib pada tahun 2011. Kini, seperti halnya Prancis dan Italia, Jerman sedang meninjau ulang strategi pertahanannya sebagai respons langsung terhadap perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, serta tekanan yang terus meningkat dari aliansi NATO. Untuk meningkatkan daya tarik dinas sukarela, pemerintah berencana menaikkan kompensasi bulanan menjadi 2.600 euro. Undang-undang ini diperkirakan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, setelah mendapatkan persetujuan akhir dari Bundesrat (majelis tinggi).

Selain perubahan struktural personel, modernisasi angkatan bersenjata Jerman juga didukung oleh alokasi dana yang substansial. Diperkirakan sekitar 2,9 miliar dolar AS telah dialokasikan untuk kontrak modernisasi, di mana sebagian besar dana tersebut akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan lokal Jerman untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri.