Gelombang AI di AS: Lonjakan Produktivitas, Pergeseran Pendidikan, dan Pertarungan Regulasi Federal-Negara Bagian

Akhir tahun 2025 menandai serangkaian peristiwa yang menunjukkan penetrasi kecerdasan buatan (AI) yang mendalam dan multifaset ke dalam perekonomian, sektor pendidikan, serta tata kelola politik Amerika Serikat. Gambaran yang muncul cukup paradoks: di satu sisi, terjadi peningkatan signifikan dalam produktivitas tenaga kerja, namun di sisi lain, gesekan kelembagaan mengenai pengawasan teknologi ini semakin memanas. Periode ini menjadi fondasi di mana model-model AI diprediksi akan berfungsi sebagai sistem operasi dasar bagi banyak proses bisnis pada tahun 2026.

Di ranah ketenagakerjaan, meskipun ada kekhawatiran awal dari para kritikus seperti Senator Bernie Sanders mengenai pengangguran massal, yang tercatat justru adalah lonjakan produktivitas di kalangan pekerja garis depan atau 'kerah biru'. Shyam Sankar, Chief Technology Officer Palantir, menyoroti bagaimana AI memberikan 'kekuatan super' kepada perawat dan teknisi, mempercepat proses perekrutan dan pelatihan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan industri Amerika. Kenaikan produktivitas ekonomi AS yang dipicu oleh penerapan AI generatif ini dikonfirmasi oleh survei terbaru Federal Reserve AS (The Fed) pada November 2025. The Fed mencatat bahwa saat ini AI berperan sebagai 'co-pilot', meningkatkan efisiensi alih-alih menyebabkan PHK besar-besaran secara instan.

Namun, temuan dari studi Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada akhir November 2025 menyajikan perspektif yang lebih hati-hati. Studi tersebut menunjukkan bahwa AI secara teknologi sudah mampu menggantikan 11,7% pekerja di AS, setara dengan 1,2 triliun dolar gaji tahunan. Sektor yang paling berisiko adalah Sumber Daya Manusia (HR), logistik, dan administrasi kantor. Ini menunjukkan bahwa meskipun manfaat produktivitas terlihat jelas sekarang, potensi disrupsi struktural jangka panjang tetap tinggi.

Dalam konteks pendidikan, Purdue University mengambil langkah signifikan dengan mewajibkan 'kompetensi kerja AI' bagi semua mahasiswa sarjana. Persyaratan ini, yang disetujui oleh Dewan Wali Amanat pada 12 Desember, akan mulai berlaku bagi mahasiswa baru yang mendaftar pada musim gugur 2026. Presiden Purdue, Mung Chiang, membenarkan keputusan ini berdasarkan 'skala dan kecepatan' dampak AI terhadap masyarakat dan pendidikan tinggi, menekankan perlunya 'bergerak maju'. Yang menarik, kompetensi ini akan diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah ada tanpa penambahan kredit, dengan kriteria yang akan dikembangkan sesuai standar industri, mencerminkan upaya memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan di pasar kerja.

Di tingkat federal, pemerintahan Presiden Trump meluncurkan inisiatif dua tahunan 'Tech Force' (U.S. Tech Force) pada 15 Desember 2025. Inisiatif ini bertujuan merekrut sekitar 1.000 spesialis AI, insinyur, dan analis data muda ke dalam badan-badan federal, dengan gaji tahunan berkisar antara 130.000 hingga 195.000 dolar. Direktur OPM, Scott Kuper, menyatakan perlunya penguatan keahlian teknis untuk memodernisasi sistem. Inisiatif ini didukung oleh lebih dari dua puluh raksasa teknologi, termasuk OpenAI dan Microsoft, dan dirancang untuk memperkuat posisi AS dalam perlombaan teknologi global.

Seiring dengan upaya modernisasi federal, muncul pula konflik regulasi yang tajam di tingkat negara bagian. Gubernur Florida, Ron DeSantis, secara terbuka menegaskan hak negara bagian untuk mengatur AI, meskipun ada perintah eksekutif nasional baru-baru ini dari Presiden Trump yang, menurut Gedung Putih, dimaksudkan untuk menetapkan standar federal tunggal guna menghindari 'tambal sulam' dari 50 rezim regulasi yang berbeda. Pendukung kontrol federal, termasuk David Sacks, berpendapat bahwa sifat AI sebagai perdagangan antarnegara bagian menuntut pendekatan terpadu demi menjaga daya saing melawan Tiongkok. Sementara itu, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) federal telah menginstruksikan bahwa model AI federal harus menghasilkan keluaran yang 'benar' dan menghindari dogma ideologis, menuntut koreksi ketidaksesuaian paling lambat Maret 2026.

Penerapan komersial AI juga menimbulkan pertanyaan, terutama penyelidikan oleh Federal Trade Commission (FTC) terhadap eksperimen penetapan harga dinamis oleh Instacart. Eksperimen ini menunjukkan bahwa harga untuk barang identik bisa lebih tinggi hingga 23% bagi sebagian konsumen, berpotensi merugikan keluarga hingga 1.200 dolar per tahun. Serangkaian peristiwa yang beragam ini—mulai dari optimalisasi tenaga kerja hingga perebutan yurisdiksi dan keadilan konsumen—menegaskan bahwa pada akhir 2025, AI telah menjadi poros utama yang menentukan lintasan ekonomi sekaligus agenda politik di Amerika Serikat.