Tiongkok Mundur dari Status Negara Berkembang di WTO, Mengubah Perdagangan Global

Pada 23 September 2025, Tiongkok mengumumkan penghentian pencarian manfaat yang terkait dengan status negara berkembangnya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Langkah ini disambut baik oleh Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, sebagai momen penting yang dapat mendorong reformasi dalam sistem perdagangan multilateral.

Status negara berkembang di WTO secara historis memberikan fleksibilitas dalam penerapan perjanjian, periode implementasi yang lebih panjang, dan akses ke bantuan teknis, yang dikenal sebagai Perlakuan Khusus dan Berbeda (SDT). Namun, sistem penetapan status yang bersifat swa-deklarasi ini telah lama menjadi subjek perdebatan, terutama dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yang berpendapat bahwa ekonomi besar seperti Tiongkok seharusnya tidak lagi menerima perlakuan istimewa tersebut mengingat kemajuan ekonominya yang pesat.

Keputusan Tiongkok untuk melepaskan klaim atas perlakuan khusus ini dipandang sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai kekuatan ekonomi utama dan komitmennya terhadap sistem perdagangan yang lebih seimbang dan adil. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat, di mana AS telah lama mendesak reformasi WTO yang salah satunya mensyaratkan negara-negara ekonomi besar untuk melepaskan status negara berkembang mereka. Dengan keputusan ini, Tiongkok secara proaktif berupaya mengatasi hambatan tersebut dan menunjukkan kesiapannya untuk memikul kewajiban yang lebih besar dalam tatanan perdagangan internasional.

Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, memuji langkah Tiongkok ini sebagai "puncak dari kerja keras bertahun-tahun" dan "berita besar yang penting bagi reformasi WTO." Ia menambahkan bahwa keputusan ini mencerminkan komitmen Tiongkok terhadap sistem perdagangan global yang lebih adil dan akan mendorong diskusi untuk menciptakan lapangan bermain yang lebih setara bagi semua anggota. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat reformasi yang tertunda di WTO dan memperkuat efektivitasnya di abad ke-21.

Keputusan Tiongkok ini, meskipun tidak mengubah klasifikasi resminya sebagai negara berkembang, menandai pergeseran strategis dalam pendekatannya terhadap perdagangan internasional. Ini adalah sinyal kuat yang menunjukkan kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya di panggung global, serta upaya untuk berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan melepaskan klaim atas perlakuan khusus di masa depan, Tiongkok membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif mengenai reformasi WTO dan potensi kerja sama yang lebih erat dalam menghadapi tantangan ekonomi global.