Aksi Massa Besar di Berlin Tandai Peringatan Revolusi Iran di Tengah Ketegangan Diplomatik Global

Pada hari Sabtu, 7 Februari, ibu kota Jerman, Berlin, menjadi pusat perhatian internasional saat ribuan orang berkumpul untuk mendukung pemberontakan rakyat yang terus berlangsung di Iran. Demonstrasi besar-besaran ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan revolusi antimonarki tahun 1979, sebuah peristiwa bersejarah yang memberikan dimensi politik mendalam bagi para pengunjuk rasa. Aksi ini secara simbolis menghubungkan perjuangan masa lalu dengan krisis sosiopolitik yang saat ini sedang melanda Iran.

Gelombang protes di Iran yang pecah pada 28 Desember 2025 dipicu oleh memburuknya krisis ekonomi nasional, namun dengan cepat bertransformasi menjadi gerakan politik yang masif. Para aktivis hak asasi manusia menilai bahwa tindakan keras yang dilakukan oleh otoritas keamanan saat ini memiliki kemiripan dengan pola represi yang terjadi pada tahun 1979. Di Berlin, Gerbang Brandenburg yang ikonik menjadi titik kumpul utama bagi massa. Berdasarkan estimasi kepolisian pada pukul 13:00 GMT, terdapat sekitar 8.000 peserta yang hadir, meskipun pihak penyelenggara mengklaim jumlahnya mencapai 20.000 orang. Perbedaan angka ini dijelaskan oleh pembatalan sejumlah penerbangan yang menghambat kedatangan banyak aktivis dari luar kota.

Shahin Gobadi, perwakilan dari Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI), menyatakan bahwa faktor cuaca juga turut memengaruhi jumlah kehadiran fisik di lokasi demonstrasi. Salah satu momen penting dalam acara tersebut adalah partisipasi mantan Sekretaris Negara Amerika Serikat, Mike Pompeo, yang bergabung secara daring setelah penerbangannya sendiri dibatalkan. Peristiwa ini diposisikan sebagai aksi terbesar diaspora Iran di Eropa, yang mendapat dukungan resmi dari 344 organisasi dan tokoh politik, termasuk serikat pekerja serta kelompok persahabatan parlemen Eropa, ditambah dengan dukungan dari 312 asosiasi warga Iran.

Dalam pidatonya di hadapan massa, Presiden terpilih NCRI, Maryam Rajavi, menegaskan kembali posisi teguh gerakan tersebut mengenai masa depan Iran. Ia menyatakan bahwa transisi kekuasaan dan perubahan rezim harus berasal dari perlawanan internal yang terorganisir, serta secara kategoris menolak skenario kompromi atau intervensi militer asing. Rajavi menekankan keyakinannya yang tak tergoyahkan bahwa penggulingan rezim klerikal saat ini adalah sebuah keniscayaan sejarah yang akan segera terwujud melalui kekuatan rakyat.

Eskalasi di Berlin ini berlangsung di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara Teheran dan Uni Eropa. Pada akhir Januari 2026, Uni Eropa secara resmi menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris. Keputusan ini diikuti dengan pembekuan aset serta larangan perjalanan bagi 15 pejabat tinggi Iran dan enam entitas terkait. Menanggapi langkah tersebut, Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf, mengumumkan bahwa angkatan bersenjata negara-negara Uni Eropa kini akan dianggap sebagai kelompok teroris oleh Teheran, merujuk pada undang-undang tindakan timbal balik tahun 2019.

Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengkritik keras langkah balasan Iran tersebut dengan menyebutnya sebagai tindakan yang "tidak berdasar" dan sekadar "propaganda," yang semakin mempertegas jurang diplomatik antara kedua pihak. Para analis mengamati bahwa meskipun pemberontakan yang dimulai pada 28 Desember 2025 memiliki kemiripan dengan peristiwa 1979, tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih berat karena kontrol keamanan yang sangat ketat. Di sisi lain, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei menyatakan bahwa rakyat Iran tidak akan tunduk pada ancaman luar, sementara aksi di Berlin memperkuat posisi internasional oposisi dalam memperjuangkan republik yang berdaulat.