Gedung Putih Akan Gelar Pertemuan Perdana 'Dewan Perdamaian' pada 19 Februari 2026 Guna Galang Dana Rekonstruksi Gaza

Pada tanggal 19 Februari 2026, Washington, D.C. dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi pertemuan perdana "Dewan Perdamaian" atau Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif ambisius yang digagas oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Fokus utama dari pertemuan tingkat tinggi ini adalah untuk menggalang dukungan internasional serta memobilisasi sumber daya finansial yang ditujukan bagi pembangunan kembali Jalur Gaza. Agenda besar ini merupakan bagian krusial dari tahap kedua Rencana Komprehensif Presiden Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza, sebuah strategi diplomatik yang telah diumumkan secara resmi pada penghujung tahun 2025.

Pertemuan bersejarah tersebut rencananya akan dilangsungkan di Institut Perdamaian Donald Trump, yang menempati gedung yang sebelumnya merupakan markas Institut Perdamaian Amerika Serikat (USIP). Bangunan ikonik ini dirancang oleh arsitek kenamaan Moshe Safdie dan telah selesai pembangunannya sejak tahun 2011. Jadwal acara ini ditetapkan hanya berselang satu hari setelah pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Trump pada 18 Februari 2026. Kehadiran Netanyahu dalam sidang BoP nantinya akan menjadi momen yang sangat signifikan, karena berpotensi menjadi kemunculan publik pertamanya bersama para pemimpin dari negara-negara Arab dan Muslim sejak peristiwa serangan 7 Oktober 2023.

Pembentukan "Dewan Perdamaian" sendiri didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 17 November 2025, yang memberikan legitimasi internasional terhadap Rencana Komprehensif penghentian konflik di Gaza. Melalui resolusi tersebut, BoP diberikan mandat penuh untuk mengoordinasikan seluruh aspek pendanaan serta melakukan pengawasan terhadap proses penataan ulang Gaza hingga Otoritas Palestina (PA) dianggap mampu menyelesaikan agenda reformasi internalnya. Dalam proses pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, Resolusi 2803 berhasil disahkan dengan dukungan 13 suara, sementara Tiongkok dan Rusia memilih untuk abstain, sebuah hasil yang menunjukkan adanya dinamika politik yang kompleks dan belum adanya konsensus global yang utuh.

Struktur kepemimpinan BoP berada di bawah kendali langsung Dewan Eksekutif yang diketuai oleh Donald Trump, dengan anggota inti yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Sementara itu, untuk aspek teknokratis dan pengelolaan operasional harian di wilayah Gaza, tanggung jawab tersebut diberikan kepada Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang berada di bawah kepemimpinan Dr. Ali Shaath. Agenda penggalangan dana pada 19 Februari mendatang menjadi prioritas utama, mengingat estimasi kebutuhan dana awal untuk memulai proyek rekonstruksi masif ini diperkirakan mencapai sedikitnya beberapa miliar dolar AS.

Meskipun memiliki target yang besar, struktur organisasi BoP tidak luput dari kritik tajam berbagai pihak. Para kritikus menyoroti minimnya keterlibatan langsung perwakilan Palestina dalam piagam pendirian dewan tersebut, serta adanya ketentuan bahwa setiap keputusan final dewan memerlukan persetujuan pribadi dari Trump. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi pengikisan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam diplomasi internasional, karena BoP diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik global yang beroperasi di luar sistem tradisional PBB. Implementasi tahap kedua dari rencana Trump ini pun diprediksi akan menghadapi berbagai rintangan institusional, terutama yang berkaitan dengan sentralisasi kekuasaan dan isu inklusivitas terhadap representasi masyarakat Palestina.