Di tengah macetnya negosiasi tradisional di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai pembaruan aturan perdagangan secara luas, Amerika Serikat bersama sekelompok mitra dagang utamanya aktif mendorong jalur alternatif untuk mengatur perdagangan digital. Alih-alih menunggu konsensus bulat dari seluruh 164-166 anggota WTO, mereka mengandalkan format plurilateral—yakni Inisiatif Bersama tentang Perdagangan Elektronik (JSI)—yang telah diikuti oleh lebih dari 60 negara, termasuk Uni Eropa, Jepang, Australia, dan lainnya. Format ini memungkinkan para peserta yang berkepentingan untuk menyepakati aturan lebih awal dan menerapkannya secara bertahap ke dalam hukum nasional serta regional, sembari tetap membuka kesempatan bagi anggota WTO lainnya untuk bergabung di kemudian hari.
Inti dari pendekatan ini adalah pembentukan mekanisme plurilateral yang tidak memerlukan suara bulat dari seluruh negara anggota WTO. Perjanjian serupa sebelumnya telah diterapkan dalam pengadaan pemerintah dan perdagangan jasa, namun dalam kasus e-commerce, taruhannya jauh lebih tinggi mengingat ekonomi digital kian memengaruhi rantai pasok global dan perdagangan internasional. Meskipun demikian, para peserta JSI tidak bermaksud menghapus sistem umum WTO, melainkan membentuk kerangka hukum paralel bagi mereka yang siap untuk maju lebih cepat.
Perselisihan utama yang menghambat tercapainya konsensus global berkaitan dengan aliran data lintas batas, persyaratan lokalisasi server, serta isu perpajakan layanan digital. Amerika Serikat dan para mitranya mengupayakan rezim yang seterbuka mungkin dengan membatasi penerapan tarif dan hambatan lainnya terhadap perdagangan digital. Di sisi lain, Tiongkok dan sejumlah negara berkembang khawatir bahwa aturan yang ketat akan merampas kedaulatan regulasi dasar mereka dan menghambat pengembangan platform teknologi serta pasar digital domestik sendiri.
Inisiatif ini mencerminkan tren yang lebih luas, yaitu meningkatnya kekecewaan terhadap kemampuan lembaga multilateral tradisional dalam merespons perubahan ekonomi global secara cepat. Alih-alih menunggu konsensus bertahun-tahun di lingkungan WTO, para pemain kunci semakin sering memilih format dengan anggota yang lebih sedikit agar lebih mudah menyepakati aturan baru. Namun, pendekatan semacam ini meningkatkan risiko fragmentasi sistem perdagangan; jika jumlah "jalan pintas" paralel di sekitar WTO terus bertambah, tatanan hukum umum dalam perdagangan global bisa melemah.
Secara praktis, tahapan krusial terjadi pada Maret 2026: setelah jeda selama bertahun-tahun, moratorium WTO atas pengenaan bea masuk untuk pengiriman data elektronik berakhir tanpa adanya keputusan bulat untuk memperpanjangnya. Akibatnya, negara-negara kini memiliki hak untuk mengenakan bea pada layanan digital dan produk internet jika mereka menganggap hal tersebut sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Dalam kondisi ini, para peserta Inisiatif Bersama tentang Perdagangan Elektronik mempercepat penyusunan teks perjanjian dengan memasukkan ketentuan-ketentuannya ke dalam produk hukum nasional dan regional, serta mendiskusikan pengembangan format tersebut pada konferensi tingkat menteri WTO mendatang.
Nasib proses ini sangat bergantung pada keberhasilan menemukan kompromi antara tuntutan keterbukaan pasar digital dan kebutuhan untuk mempertimbangkan kepentingan ekonomi negara berkembang. Jika keseimbangan tersebut tercapai, e-commerce akan memiliki landasan hukum yang lebih kokoh untuk mendorong pertumbuhan perdagangan di masa pascapandemi. Dalam perspektif yang lebih luas, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan global sedang bertransisi dari konsensus multilateral yang kaku menuju model campuran yang memadukan format plurilateral dengan tetap mempertahankan prinsip dasar WTO, seperti nondiskriminasi dan transparansi. Tanpa hal tersebut, risiko fragmentasi ekonomi dunia memang akan semakin nyata.
