Pernyataan Presiden Georgia Soal Arah UE Bertolak Belakang dengan Keputusan Pemerintah Menunda Negosiasi

Presiden Georgia, Mikhail Kavelashvili, kembali menegaskan komitmen teguh negara tersebut terhadap jalur Eropa dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Imedi yang dipublikasikan pada 25 Desember 2025. Kavelashvili menyatakan bahwa Georgia tidak akan meninggalkan ambisi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Presiden yang mulai menjabat pada 29 Desember 2024 ini menekankan bahwa situasi terkini tidak seharusnya menghalangi prospek keanggotaan, sebab UE tetap dipandang sebagai instrumen vital untuk memperkuat negara di masa depan. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kepentingan nasional dan rasa keadilan saat meninjau masa depan Georgia di Eropa.

Pernyataan Presiden ini muncul di tengah gelombang ketegangan politik yang signifikan. Ketegangan ini dipicu oleh serangkaian keputusan terbaru dari pemerintah dan kritik tajam yang datang dari Brussels. Kontras mencolok dalam retorika resmi terlihat jelas dari keputusan pemerintah Georgia pada bulan November. Perdana Menteri Irakli Kobakhidze pada November 2024 mengumumkan penangguhan pembahasan negosiasi aksesi UE hingga akhir tahun 2028.

Kobakhidze beralasan penangguhan ini dipicu oleh apa yang ia sebut sebagai 'pemerasan' dari Brussels menyusul hasil pemilihan umum pada 26 Oktober 2024. Selain itu, Perdana Menteri juga mengumumkan penolakan semua hibah anggaran dari UE hingga batas waktu tersebut. Ia membenarkan langkah ini dengan menyatakan bahwa Georgia tidak akan bergabung dengan blok tersebut sambil 'mengemis-ngemis'. Sikap ini jelas menunjukkan adanya friksi antara visi kepresidenan dan kebijakan eksekutif.

Posisi Presiden Kavelashvili, yang sebelumnya pada Desember 2024 sempat menyerukan dialog berdasarkan 'saling menghormati' dan pada akhir tahun 2025 menilai hubungan dengan UE sedang tidak kondusif, kini berhadapan dengan narasi dari pejabat tinggi lainnya. Sebagai contoh, Ketua Parlemen Shalva Papuashvili secara tegas menyatakan adanya 'kesenjangan peradaban' antara Tbilisi dan Uni Eropa. Namun, di sisi lain, staf Kementerian Pertahanan Georgia yang menandatangani sebuah deklarasi justru menyebut integrasi Eropa dan Euro-Atlantik sebagai 'jalur tanpa alternatif' untuk mengamankan keamanan negara, sebuah prinsip yang bahkan sudah diabadikan dalam Konstitusi.

Institusi resmi Uni Eropa sendiri telah menyuarakan keprihatinan mendalam. Dalam laporannya tertanggal November 2025, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa meskipun Georgia secara resmi masih memegang status kandidat, terjadi kemunduran signifikan dalam aspek supremasi hukum dan hak-hak fundamental. Komisioner Eropa Marta Kos bahkan menyatakan bahwa status kandidat Georgia kini tinggal 'nama belaka', sebab tindakan pemerintah telah mengakibatkan proses aksesi secara de facto terhenti.

Komisi Eropa mendesak agar Georgia segera mengubah arah dan kembali fokus pada reformasi yang didasarkan pada sembilan langkah kunci yang telah ditetapkan. Bantuan finansial juga mengalami penyesuaian drastis. Setelah pada tahun 2024 bantuan langsung untuk reformasi ekonomi dihentikan dengan nilai lebih dari 120 juta euro, Uni Eropa memutuskan untuk tidak memberikan bantuan keuangan apa pun kepada Georgia sepanjang tahun 2025. Situasi ini menggambarkan kemunduran yang 'belum pernah terjadi sebelumnya' dalam proses demokratis negara tersebut, sebagaimana disoroti oleh Brussels.

Oleh karena itu, menjelang akhir tahun 2025, arah strategis Georgia menuju Uni Eropa tetap menjadi subjek perdebatan politik yang rumit. Jaminan resmi dari kepresidenan terus berbenturan dengan langkah-langkah praktis yang diambil oleh pemerintah, diperparah oleh kesimpulan kritis dari Brussels yang menyoroti adanya 'kemunduran besar' dalam perkembangan demokrasi di negara tersebut.