Mantan Presiden Honduras Dibebaskan Setelah Pengampunan Tak Bersyarat dari Trump

Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, secara resmi dibebaskan dari penjara federal pada hari Senin, 1 Desember 2025, setelah menerima pengampunan penuh dan tanpa syarat dari Presiden Donald Trump.

Pembebasan ini terjadi setelah Hernández menjalani sebagian dari hukuman 45 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya pada Juni 2024. Ia dinyatakan bersalah pada Maret 2024 atas konspirasi mengimpor lebih dari 400 ton kokain ke Amerika Serikat, serta pelanggaran senjata terkait. Keputusan Trump untuk mengampuni mantan pemimpin Amerika Tengah tersebut diumumkan pada 28 November 2025, dengan alasan bahwa individu terkemuka yang dihormati meyakini Hernández telah diperlakukan dengan sangat keras dan tidak adil. Hernández, yang menjabat sebagai presiden Honduras dari tahun 2014 hingga 2022, telah mengklaim dirinya sebagai target politik dari administrasi sebelumnya.

Keputusan pengampunan tersebut memicu reaksi keras. Juru Bicara Gedung Putih saat itu, Karoline Leavitt, membela kebijakan keringanan hukuman tersebut, melabeli vonis tersebut sebagai "prosekusi berlebihan yang jelas" oleh pemerintahan sebelumnya dan mengisyaratkan bahwa Hernández telah "dijebak". Pembelaan ini muncul di tengah operasi anti-narkoba militer AS yang agresif yang dimulai sejak September 2025, yang telah mengakibatkan penghancuran setidaknya 21 kapal dan menewaskan lebih dari 80 individu, dengan beberapa serangan maritim terjadi di dekat Venezuela. Leavitt secara eksplisit menyatakan bahwa pengampunan tersebut tidak melemahkan kampanye anti-narkoba simultan tersebut.

Kritik tajam datang dari Senat, di mana Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer berpendapat bahwa tindakan tersebut membuat upaya pemberantasan perdagangan narkoba menjadi "lelucon". Hakim Kevin Castel, yang menjatuhkan hukuman pada tahun 2024, sebelumnya telah menyoroti bahwa Hernández memanfaatkan otoritas politiknya untuk melindungi para penyelundup narkoba yang memberinya dukungan finansial. Pengacara Hernández, Renato Stabile, mengonfirmasi kelegaan kliennya atas pembebasan tersebut, namun juga menyebutkan adanya risiko dari "teroris narkoba" sebagai alasan untuk menunda kepulangan segera ke Honduras.

Latar belakang peristiwa ini diperkaya oleh fakta bahwa pengampunan tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum presiden Honduras, di mana Trump sebelumnya telah memberikan dukungan kepada kandidat konservatif, Nasry Asfura. Sementara itu, Jaksa Agung Honduras, Johel Zelaya, menegaskan bahwa kantornya terikat untuk mencari keadilan, mengindikasikan bahwa kepulangan Hernández ke Honduras tidak dijamin dengan cepat. Penasihat lama Trump, Roger Stone, disebut-sebut berperan besar dalam keputusan tersebut, menurut keterangan istri mantan presiden tersebut. Istri Hernández, Ana García Carías, mengonfirmasi pembebasannya pada 2 Desember 2025, menyatakan bahwa suaminya telah kembali menjadi pria bebas.

Hukuman awal yang dijatuhkan pada Juni 2024 mencakup denda sebesar delapan juta dolar dan lima tahun masa percobaan setelah pembebasan. Peristiwa ini menandai sebuah tindakan luar biasa dalam penggunaan kekuasaan eksekutif, membebaskan seorang kepala negara asing yang terbukti bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba besar sesaat setelah masa jabatannya berakhir, menyoroti ketegangan antara penegakan hukum domestik AS dan dinamika geopolitik regional.