Ketidakpastian Pemilu Honduras dan Opsi Suaka Maduro di Kolombia

Pemilihan umum Honduras yang diselenggarakan pada 30 November 2025 berada dalam ketidakpastian signifikan per 11 Desember 2025, menyusul laporan hasil yang berlarut-larut dan tuduhan serius mengenai kecurangan serta intervensi eksternal. Dewan Pemilihan Umum Nasional (CNE), yang dipimpin oleh Ana Paola Hall, telah menginisiasi penghitungan ulang khusus untuk 14% hingga 15% lembar penghitungan suara yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kesalahan transmisi data. Data per 9 Desember, dengan 99,40% surat suara dihitung, menempatkan kandidat Partai Nasional, Nasry Asfura, pada posisi terdepan dengan sekitar 40,53%, sedikit di atas Salvador Nasralla dari Partai Liberal yang meraih 39,21% suara. Rixi Moncada dari partai yang berkuasa, LIBRE, berada di urutan ketiga dengan perolehan sekitar 19,30% suara.

Ketegangan politik diperburuk oleh kegagalan teknis pada Sistem Transmisi Hasil Pemilu Pendahuluan (TREP), yang dijalankan oleh firma Kolombia, ASD. Dewan CNE mengonfirmasi bahwa sistem TREP mengalami dua episode ketidakstabilan yang mirip serangan penolakan layanan (DoS) pada 30 November dan 1 Desember, yang diduga akibat volume permintaan yang sangat tinggi, bahkan memengaruhi komunikasi dengan Amazon Web Services (AWS) tempat sistem di-hosting. Kritikus, termasuk Rixi Moncada, menyebut proses ini sebagai 'kudeta elektoral' yang melibatkan campur tangan asing, sementara anggota dewan Marlon Ochoa menyatakan ini adalah pemilu yang 'paling dimanipulasi dan paling tidak kredibel dalam sejarah demokrasi negara' karena masalah keamanan siber. Batas waktu hukum bagi CNE untuk memvalidasi hasil ditetapkan pada 30 Desember 2025, sebelum potensi intervensi dari Kongres.

Konteks pemilihan ini diperkaya oleh dukungan eksplisit dari mantan Presiden AS Donald Trump terhadap Asfura, yang mengancam akan menarik bantuan AS jika Asfura tidak menang. Selain itu, menjelang pemungutan suara, Trump mengumumkan rencana pengampunan bagi mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernández, yang berasal dari partai yang sama dengan Asfura dan sedang menjalani hukuman 45 tahun di AS atas tuduhan narkotika. Misi pengamat dari Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menyerukan semua pihak untuk menunggu hasil akhir dan menahan diri dari gangguan ketertiban umum.

Secara paralel, ibu kota Kolombia menjadi sorotan diplomatik terkait potensi suaka bagi Presiden Venezuela Nicolás Maduro per 11 Desember 2025. Menteri Luar Negeri Kolombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, mengonfirmasi kesediaan pemerintahannya untuk mengevaluasi permohonan suaka jika hal itu menjadi prasyarat dalam perundingan transisi di Venezuela. Pernyataan ini menegaskan bahwa Kolombia tidak akan menolak perlindungan jika keluarnya Maduro adalah bagian dari negosiasi, sesuai dengan instrumen suaka internasional. Presiden Gustavo Petro sebelumnya telah mengadvokasi transisi Venezuela yang 'melibatkan semua pihak' dan mempromosikan 'amnesti umum'. Isu ini muncul di tengah meningkatnya tekanan militer dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump terhadap Venezuela, yang sebelumnya juga pernah mengkritik Petro.