Pernyataan Perdana Menteri Jepang tentang Taiwan Memperkeruh Krisis Hubungan dengan Tiongkok

Ketegangan geopolitik di Asia Timur meningkat tajam pada bulan November 2025 setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai status Taiwan (Republik Tiongkok, RC). Saat berbicara di hadapan parlemen pada tanggal 7 November, Nyonya Takaichi mengklasifikasikan potensi serangan RRT terhadap Taipei sebagai sebuah “situasi yang mengancam eksistensi” Jepang. Pernyataan semacam ini belum pernah diucapkan secara terbuka oleh pemerintah Jepang mana pun sejak Perang Dunia II terkait isu Taiwan, dan hal ini berpotensi menjadi dasar bagi respons militer Tokyo berdasarkan undang-undang pertahanan diri kolektif yang disahkan pada tahun 2015 di bawah pemerintahan Shinzo Abe.

Pernyataan Takaichi segera ditanggapi oleh Kementerian Luar Negeri RRT sebagai sesuatu yang “sangat berbahaya” dan “provokatif”. Sebagai respons, Beijing pada tanggal 14 November memanggil Duta Besar Jepang untuk RRT, Kensugi Kanagami, dan memberlakukan sanksi ekonomi secara mendadak. Sanksi tersebut mencakup larangan total impor produk makanan laut Jepang, yang memberikan pukulan telak bagi sektor perikanan Jepang. Selain itu, otoritas RRT mengeluarkan rekomendasi agar warga negaranya menunda kunjungan wisata ke Jepang.

Para analis memperkirakan potensi kerugian bagi perekonomian Jepang akibat hilangnya 6 juta turis Tiongkok tahunan mencapai sekitar 11 miliar Dolar AS. Menyusul langkah ini, pemutaran film-film Jepang dan berbagai acara budaya di daratan Tiongkok juga dibatalkan. Langkah-langkah ekonomi yang diambil Beijing ini menunjukkan betapa sensitifnya hubungan bilateral kedua negara terkait isu Taiwan.

Pada tanggal 28 November, juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Guo Jiaxun, menegaskan kembali posisi Beijing. Ia menekankan bahwa pengembalian Taiwan ke pangkuan Tiongkok merupakan elemen tak terpisahkan dari tatanan internasional pasca-perang, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Kairo dan Potsdam. Sebagai reaksi terhadap tekanan ekonomi dari Beijing, Presiden Taiwan, Lai Ching-te, membalas dengan mengunggah foto dirinya sedang menyantap sushi di media sosial, yang sontak memicu kemarahan di Beijing. Bersamaan dengan itu, Taipei menunjukkan tekadnya untuk memperkuat pertahanan, dengan rencana peningkatan belanja pertahanan hingga mencapai 3,3% dari PDB pada tahun 2026.

Konflik diplomatik ini diperkirakan akan berlanjut, sebagaimana diperingatkan oleh Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, pada tanggal 2 Desember, meskipun ia tetap menyuarakan harapan akan adanya kompromi. Situasi menjadi semakin rumit menjelang pertemuan puncak antara para pemimpin Amerika Serikat dan RRT. Presiden AS Donald Trump telah menerima undangan dari Ketua RRT Xi Jinping untuk mengunjungi Beijing pada bulan April 2025, sebagaimana diumumkan pada 24 November. Pada akhir November, Trump sempat menghubungi Takaichi melalui telepon, mendesaknya untuk bersikap menahan diri, meskipun tanpa memberikan tuntutan spesifik.

Pemerintah Taiwan menyuarakan kekhawatiran bahwa dalam pertemuan puncak tersebut, Trump mungkin akan mengambil langkah lunak terkait isu Taiwan sebagai imbalan atas bantuan Tiongkok dalam penyelesaian konflik di Ukraina dan Gaza. Pertemuan puncak pada April 2025 ini kini menjadi titik krusial dalam menentukan arah keamanan regional di masa mendatang.

Ketegangan ini juga memiliki latar belakang sejarah, termasuk sengketa yang terus berlangsung antara Beijing dan Tokyo mengenai Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut Tiongkok Timur, tempat Jepang menempatkan instalasi rudal. Pernyataan Takaichi menyimpang dari kehati-hatian tradisional para perdana menteri Jepang yang selama ini menghindari formulasi yang jelas mengenai Taiwan demi menjaga keseimbangan yang rapuh. Sementara Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik, maskapai penerbangan besar seperti Air China, China Southern Airlines, dan China Eastern Airlines mulai menawarkan pengembalian tiket gratis untuk penerbangan ke Jepang. Krisis ini secara jelas menyoroti kerapuhan arsitektur keamanan di kawasan Asia-Pasifik, yang sangat bergantung pada permainan diplomasi rumit antara Washington, Beijing, dan Tokyo.