Republik Federal Somalia Memimpin Dewan Keamanan PBB Januari 2026: Tonggak Diplomatik dan Agenda

Republik Federal Somalia secara resmi mengambil alih kepemimpinan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 1 Januari 2026, menandai pencapaian diplomatik signifikan bagi negara di Tanduk Afrika tersebut. Pengambilalihan kepresidenan bulanan yang berputar ini, yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, menegaskan kembali integrasi Somalia ke dalam tata kelola global setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan keamanan dan politik.

Kepresidenan ini merupakan bagian dari masa jabatan Somalia sebagai anggota non-permanen untuk periode 2025–2026. Delegasi Somalia, yang dipimpin oleh Duta Besar Perwakilan Tetap Abukar Dahir Osman, bertanggung jawab memimpin fungsi inti Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 negara anggota. Tugas-tugas tersebut mencakup memimpin semua sesi publik dan privat, menyusun Program Kerja Dewan, memandu negosiasi resolusi penting, serta mengeluarkan pernyataan kepresidenan atas nama badan tersebut. Kepresidenan ini akan diserahkan kepada Inggris pada Februari 2026.

Pengambilan alih ini dipandang para diplomat sebagai indikasi bahwa Somalia telah memantapkan diri kembali sebagai aktor yang aktif dan berpengaruh dalam urusan internasional, sebuah narasi yang kontras dengan masa lalu negara tersebut yang sering menjadi fokus intervensi keamanan internasional. Secara historis, ini adalah momen penting bagi Somalia, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan pada periode 1971–1972.

Agenda yang direncanakan selama masa kepresidenan Somalia mencakup fokus kuat pada tantangan keamanan Afrika, upaya kontra-terorisme, operasi pemeliharaan perdamaian, supremasi hukum, dan isu-isu kemanusiaan. Somalia berencana menyelenggarakan debat terbuka bertajuk “Menegaskan kembali supremasi hukum internasional: jalur untuk menghidupkan kembali perdamaian, keadilan, dan multilateralisme” pada 26 Januari, yang diharapkan akan dipimpin oleh Presiden Hassan Sheikh Mohamud. Selain itu, Somalia akan menyelenggarakan debat terbuka triwulanan mengenai “Situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina” pada 28 Januari, yang juga akan dipimpin oleh presiden.

Kepresidenan ini terjadi di tengah dinamika geopolitik global yang meningkat, menuntut kepemimpinan yang stabil untuk menavigasi masalah penyelesaian konflik dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Keputusan Dewan Keamanan baru-baru ini, seperti perpanjangan mandat Misi Dukungan dan Stabilisasi Uni Afrika di Somalia (AUSSOM) hingga 31 Desember 2026, menunjukkan bahwa isu-isu Somalia tetap menjadi perhatian utama badan tersebut. Dengan memegang peran kepemimpinan ini, Somalia bertransisi dari subjek diskusi keamanan menjadi aktor utama dalam mendefinisikan kerangka keamanan kolektif masa depan.