Krisis Beruang di Jepang: Revisi Hukum dan Solusi Teknologi untuk Mengatasi Lonjakan Serangan

Jepang tengah menghadapi peningkatan signifikan dalam serangan beruang dan penampakan hewan tersebut di area perkotaan, mendorong pemerintah untuk memperbarui undang-undang satwa liar dan menerapkan solusi teknologi inovatif.

Periode April hingga Juli 2025 mencatat 55 serangan beruang, yang mengindikasikan aktivitas hewan ini yang meningkat di wilayah berpenduduk. Sebagai respons, Jepang mengesahkan revisi Undang-Undang Perlindungan, Pengendalian, dan Pengelolaan Satwa Liar pada 1 September 2025. Perubahan ini memberikan kewenangan kepada walikota untuk mengizinkan "penembakan darurat" terhadap beruang dan hewan berbahaya lainnya di wilayah berpenduduk jika dianggap perlu, sebuah langkah yang sebelumnya memerlukan persetujuan polisi. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat dan mengefektifkan respons terhadap ancaman yang semakin meningkat.

Kementerian Lingkungan Hidup Jepang berencana meningkatkan subsidi bagi pemerintah daerah untuk mendanai langkah-langkah pencegahan, seperti pemasangan pagar dan pelatihan personel yang menangani insiden beruang. Selain itu, inovasi teknologi mulai diterapkan, termasuk penggunaan robot serigala. Robot yang menyerupai serigala ini dilengkapi sensor gerak, mata merah menyala, dan mengeluarkan suara lolongan untuk menakut-nakuti beruang. Teknologi ini, yang awalnya dikembangkan untuk mengatasi babi hutan, kini menjadi garda terdepan dalam upaya hidup berdampingan antara manusia dan satwa liar.

Para ahli mengaitkan peningkatan serangan beruang dengan beberapa faktor. Perubahan iklim diduga memengaruhi ketersediaan sumber makanan alami beruang, seperti biji pohon ek dan kacang-kacangan, yang memaksa mereka mencari makanan lebih dekat ke pemukiman manusia. Penurunan populasi di daerah pedesaan dan pengabaian lahan pertanian juga menciptakan lingkungan yang lebih mudah diakses oleh beruang. Data dari Yomiuri Shimbun menunjukkan peningkatan populasi beruang hitam Asia yang signifikan, hampir tiga kali lipat sejak 2012, dengan perkiraan mencapai 44.000 ekor. Populasi beruang coklat Ussuri di Hokkaido juga dilaporkan meningkat.

Revisi undang-undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan keselamatan publik dengan konservasi satwa liar. Keputusan untuk melonggarkan aturan penembakan di area publik menandakan keseriusan situasi yang dihadapi Jepang. Langkah-langkah ini juga didukung oleh peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi petugas serta pemburu berlisensi, memastikan penanganan yang lebih terkoordinasi dan aman. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan kompensasi atas kerusakan properti yang disebabkan oleh insiden ini, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak.