Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah memfinalisasi persiapan pengerahan kontingen militer yang diperkirakan berjumlah antara 5.000 hingga 8.000 personel untuk mendukung International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak, mengumumkan kesiapan ini pada 10 Februari 2026 di Jakarta. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang secara konkret mengonfirmasi kesediaan kontribusi pasukan untuk kekuatan yang dimandatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.
Kontingen Indonesia dipersiapkan untuk menjalankan tugas-tugas non-tempur yang esensial, berfokus pada penyediaan bantuan kemanusiaan, upaya rekonstruksi infrastruktur, serta dukungan teknis dari unit teknik dan medis. Pengerahan pasukan ini merupakan elemen sentral dari Fase II Rencana Perdamaian yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Realisasi penempatan pasukan ini bergantung pada serangkaian prasyarat yang harus dipenuhi, termasuk gencatan senjata segera, pemulangan sandera, demiliterisasi total wilayah Gaza, dan dimulainya rekonstruksi skala besar. Jenderal Simanjuntak menegaskan bahwa penempatan akhir akan terikat pada koordinasi lanjutan dan penerimaan arahan resmi.
Komitmen ini sejalan dengan peran baru Indonesia setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) pada 15 Januari 2026, sebuah badan multilateral yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 DK PBB yang disahkan pada 17 November 2025. Resolusi DK PBB tersebut mengesahkan Rencana Perdamaian Komprehensif dan memberi wewenang kepada BoP, yang diketuai oleh Donald Trump, untuk membentuk ISF guna mengawasi tata kelola dan rekonstruksi hingga akhir tahun 2027. Sebelumnya, pada Sidang Umum PBB September 2025, Indonesia telah menjanjikan pengerahan hingga 20.000 tentara untuk misi di Gaza.
Di tengah dinamika regional, dilaporkan bahwa Arab Saudi dan Yordania telah menolak untuk berpartisipasi dalam inisiatif stabilisasi ini, sementara Maroko diperkirakan akan segera menyusul memberikan komitmen pasukan untuk ISF. Sementara itu, pakar hukum internasional, seperti Prof. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia, menekankan pentingnya kejelasan mandat bagi pasukan Indonesia. Ia menyoroti perlunya memastikan operasi di bawah payung PBB, ditandai dengan penggunaan baret biru, untuk menghindari potensi keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata dengan Israel.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa fokus utama keterlibatan Indonesia dalam ISF adalah menjaga perdamaian dan memastikan akses bantuan kemanusiaan terbuka penuh, bukan untuk memaksakan pelucutan senjata Hamas. Kesiapan logistik dan personel di internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan terus berjalan, menunggu perintah definitif dari Presiden Prabowo Subianto, menegaskan ambisi Jakarta untuk memainkan peran substansial dalam arsitektur keamanan global pasca-konflik.
