Kanada dan Prancis Resmikan Konsulat di Nuuk, Beri Sinyal Tegas Terkait Kedaulatan Greenland di Tengah Tekanan AS

Pada hari Jumat, 6 Februari 2026, ibu kota Greenland, Nuuk, menjadi lokasi bersejarah bagi pembukaan resmi kantor perwakilan konsuler Kanada dan Prancis. Peristiwa diplomatik ini dipandang secara luas sebagai respons yang terkoordinasi terhadap meningkatnya tekanan politik dari Amerika Serikat mengenai kedaulatan pulau Arktik yang memiliki nilai strategis luar biasa tersebut. Pendirian misi diplomatik baru ini mengirimkan pesan multilateral yang kuat kepada Washington bahwa status masa depan Greenland bukan hanya menjadi perhatian Denmark dan pemerintah lokal, melainkan juga melibatkan kepentingan sekutu utama di Amerika Utara dan Eropa.

Para analis internasional, termasuk Ulrik Pram Gad dari Institut Studi Internasional Denmark (DIIS), menyoroti bahwa langkah ini bertujuan untuk menginformasikan pemerintahan presiden Amerika Serikat mengenai keterlibatan aktif mitra-mitra Eropa dan Kanada di wilayah tersebut. Upacara peresmian misi Kanada dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Anita Anand dan Gubernur Jenderal Kanada pertama dari kalangan pribumi, Mary Simon, yang kehadirannya mempertegas ikatan budaya serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, misi Prancis dipimpin oleh Konsul Jenderal yang baru ditunjuk, Jean-Noël Poirier, seorang diplomat senior yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar di Vietnam. Kehadiran kapal pemecah es Penjaga Pantai Kanada, CCGS Jean Goodwill, di pelabuhan setempat semakin memperkuat demonstrasi kehadiran fisik Kanada di kawasan tersebut.

Ketegangan geopolitik yang menyelimuti Greenland, yang dikenal memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, semakin meruncing setelah kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS pada tahun 2025. Trump secara konsisten menyuarakan ambisi Washington untuk memiliki kendali lebih besar atas pulau tersebut demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Upaya AS untuk memperluas pengaruhnya, termasuk diskusi intensif dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengenai kesepakatan "kerangka kerja" tertentu, telah memicu kekhawatiran mendalam di Kopenhagen dan Nuuk. Bagi Greenland sendiri, yang hak penentuan nasib sendirinya telah diperkuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Sendiri tahun 2009, kehadiran konsulat-konsulat baru ini memberikan ruang untuk "mempraktikkan" elemen kemandirian dalam kancah hubungan internasional, sebagaimana dijelaskan oleh Jeppe Strandsbjerg dari Universitas Greenland (Ilisimatusarfik).

Naaja Nathanielsen, Menteri Urusan Bisnis, Sumber Daya Mineral, Keadilan, Energi, dan Kesetaraan Gender Greenland, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat lokal sekaligus menyambut hangat kehadiran perwakilan Kanada karena adanya ikatan kekerabatan yang erat dengan suku Inuit di Kanada. Delegasi dari Korporasi Makivvik yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa pembukaan konsulat ini merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Inuit atas tanah leluhur mereka. Di sisi lain, Prancis sebenarnya telah mengumumkan rencana pembukaan konsulatnya sejak Juni 2025, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Emmanuel Macron yang menyuarakan solidaritas Eropa. Christine Nissen dari wadah pemikir Europa menilai bahwa langkah kolektif ini secara efektif "menjadikan masalah Greenland sebagai isu Eropa" yang memiliki konsekuensi global.

Kawasan Arktik, di mana Greenland memegang peran sentral berkat cadangan mineral jarang (rare earth minerals) yang dimilikinya, tetap menjadi zona dengan kepentingan geopolitik yang sangat tinggi. Menanggapi dinamika keamanan yang terus berkembang, NATO telah mulai merancang misi baru bertajuk "Arctic Sentry" (Penjaga Arktik) guna memperkuat posisi aliansi di wilayah Utara Jauh. Sebelum peresmian konsulat Kanada dan Prancis ini, hanya Islandia dan Amerika Serikat yang memiliki kantor perwakilan diplomatik di Nuuk. Perluasan kehadiran diplomatik asing ini menandakan pergeseran menuju pendekatan multipolar dalam upaya menjaga stabilitas dan kedaulatan di wilayah yang memiliki signifikansi strategis bagi dunia internasional tersebut.

Langkah diplomatik yang diambil oleh Ottawa dan Paris ini mencerminkan kesadaran baru bahwa stabilitas di Arktik memerlukan kehadiran fisik yang nyata dan kerja sama lintas benua. Dengan adanya kantor konsuler ini, koordinasi mengenai isu-isu lingkungan, ekonomi, dan keamanan antara Greenland dengan mitra-mitra internasionalnya diharapkan dapat berjalan lebih langsung dan efektif. Hal ini sekaligus menjadi penyeimbang terhadap pengaruh tunggal kekuatan besar dan memastikan bahwa suara pemerintah lokal Greenland tetap terdengar dalam setiap pengambilan keputusan strategis di masa depan.