UEA dan Uni Eropa Bahas Lintasan Perdamaian Sudan Pasca Resolusi Parlemen Eropa

Uni Emirat Arab (UEA) dan Uni Eropa (UE) meningkatkan dialog diplomatik mengenai peta jalan menuju perdamaian di Sudan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri UEA, Lana Zaki Nusseibeh, pada 11 Desember 2025. Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Abu Dhabi ini dihadiri oleh Perwakilan Tinggi UE, Josep Borrell Fontelles, dan secara khusus menyoroti posisi UE terkait upaya perdamaian di kawasan Laut Merah serta konflik Sudan.

Menteri Nusseibeh menegaskan bahwa konsultasi berkelanjutan mengenai krisis Sudan merupakan prioritas utama bagi Abu Dhabi, yang menggarisbawahi komitmen regional yang mendalam terhadap stabilitas negara tersebut. Fokus utama dialog tersebut adalah mengintegrasikan pandangan UE dengan kerangka kerja mediasi yang didukung UEA, terutama setelah adanya langkah signifikan dari Parlemen Eropa pada September 2025. Nusseibeh menyatakan bahwa resolusi Parlemen Eropa tersebut merupakan langkah penting yang menggarisbawahi peta jalan menuju Sudan yang stabil dan independen, menjadi landasan bagi upaya mediasi komprehensif yang dipimpin UEA.

Pandangan UE, yang sejalan dengan pengamatan para pengamat Eropa, menekankan bahwa stabilitas adalah prasyarat utama untuk mencapai perdamaian berkelanjutan, sebuah sentimen yang dipegang teguh oleh UEA. UEA memandang resolusi September 2025 sebagai titik balik untuk mengakhiri perang. Secara paralel, UE terus meningkatkan keterlibatannya dalam mengatasi situasi kemanusiaan yang memburuk akibat permusuhan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Keterlibatan UE mencakup dukungan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat Sudan, di mana krisis ini menyebabkan lebih dari 30,4 juta orang membutuhkan bantuan pada tahun 2025, termasuk 16 juta anak-anak.

UEA sendiri memegang peran signifikan sebagai penyedia bantuan kemanusiaan substansial. Berdasarkan laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) tahun 2025, UEA diakui sebagai pendonor terbesar kedua untuk Sudan setelah Amerika Serikat sejak konflik pecah, dan merupakan donor terbesar sepanjang tahun 2025, dengan total bantuan kemanusiaan yang telah disalurkan mencapai USD 784 juta sejak konflik dimulai. Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, juga menegaskan bahwa total bantuan UEA kepada Sudan periode 2015–2025 telah mencapai sekitar USD 4,24 miliar.

Pertemuan pada 11 Desember 2025 ini juga menjadi momentum untuk meluncurkan diskusi mengenai kemitraan strategis antara UEA dan UE, yang direncanakan akan diselaraskan dengan negosiasi Indonesia–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Meskipun konteksnya berbeda, inisiatif kemitraan ekonomi ini mencerminkan upaya UEA membangun aliansi strategis di berbagai bidang, termasuk teknologi digital, energi hijau, dan infrastruktur. Perdagangan bilateral Indonesia-UEA pada Januari–September 2025 telah mencapai USD 4,5 miliar, tumbuh 20,3%.

Lana Nusseibeh secara eksplisit menyatakan bahwa masa depan Sudan tidak boleh dibentuk oleh kelompok ekstremis yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, menekankan bahwa hanya administrasi sipil yang mampu mereformasi institusi negara dan menjauhkan Sudan dari ekstremisme. Penekanan pada pemerintahan sipil yang dipimpin warga sipil, sebagai langkah menuju stabilitas, merupakan inti dari resolusi yang didukung oleh UE dan UEA, sekaligus menolak peran kedua pihak yang bertikai dalam kepemimpinan masa depan karena kegagalan mereka memenuhi kewajiban perdamaian. Komitmen bersama ini menegaskan urgensi untuk menghentikan permusuhan dan memprioritaskan nasib rakyat Sudan.