Prancis Ambil Tindakan Hukum Terhadap AliExpress dan Joom atas Perdagangan Ilegal

Pemerintah Prancis, melalui Menteri Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, dan Daya Beli, Serge Papin, telah mengumumkan dimulainya proses hukum terhadap platform perdagangan elektronik internasional, AliExpress dan Joom. Pengumuman ini disampaikan pada hari Rabu, 26 November 2025, saat siaran di saluran televisi TF1, menandakan adanya peningkatan pengawasan regulasi yang ketat di negara tersebut.

Menteri Serge Papin, yang baru menjabat pada 12 Oktober 2025, menggarisbawahi bahwa gugatan ini berpusat pada temuan peredaran barang ilegal yang diduga melibatkan praktik eksploitasi anak. Tuduhan ini melampaui pelanggaran umum yang sebelumnya dikenakan kepada pelaku pasar lainnya. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar penghapusan konten yang bermasalah menjadi tuntutan pertanggungjawaban sistemik dari para operator platform.

Langkah tegas terhadap AliExpress dari Tiongkok dan Joom dari Latvia ini menyusul pengawasan intensif yang telah dialami oleh raksasa ritel daring Shein. Shein sendiri telah menghadapi sanksi berat sepanjang tahun 2025. Sebagai contoh, badan regulator perlindungan data Prancis, Cnil, menjatuhkan denda sebesar 150 juta euro pada September 2025 karena ketidakpatuhan terhadap regulasi cookie. Kemudian, pada Juli 2025, perusahaan tersebut didenda 40 juta euro atas praktik komersial yang menyesatkan konsumen. Pemerintah di Paris bahkan sedang mempertimbangkan kemungkinan penangguhan operasi Shein selama tiga bulan.

Aspek krusial yang diangkat oleh pemerintah adalah keharusan bagi platform untuk membuktikan kepatuhan produk baru terhadap standar yang berlaku sebelum produk tersebut diizinkan tayang, alih-alih hanya menghapus barang yang sudah teridentifikasi ilegal. Menteri Papin menekankan bahwa perjuangan ini bertujuan melindungi konsumen, generasi muda, dan industri domestik Prancis. Ini selaras dengan rencana aksi pemerintah yang lebih luas mengenai regulasi perdagangan elektronik, yang telah diumumkan sebelumnya pada tahun 2025.

Di sisi lain, AliExpress telah melaporkan penghapusan iklan-iklan yang dipermasalahkan setelah memulai investigasi internal pada awal November 2025. Namun, pemerintah Prancis tetap bersikeras bahwa pendekatan tingkat Uni Eropa diperlukan untuk mengatasi masalah sistemik ini. Hal ini mencerminkan tren umum pengawasan yang semakin ketat di ranah digital, termasuk kesiapan Prancis untuk menerapkan sepenuhnya Undang-Undang Layanan Digital (DSA) pada tahun 2025.

Realitas ekonomi ini menjadi semakin penting mengingat omzet perdagangan elektronik di Prancis telah mencapai angka 175,3 miliar euro pada tahun 2024. Angka ini menegaskan betapa vitalnya fokus pada keamanan produk di pasar daring. Menteri Papin secara eksplisit menyerukan agar masalah ini diselesaikan di tingkat Uni Eropa, mengakui sifat lintas batas dari tantangan tersebut dan kebutuhan akan tindakan yang terkoordinasi di antara negara-negara anggota.

Keputusan Prancis ini mengirimkan pesan kuat bahwa era pembiaran terhadap platform yang tidak mematuhi standar keamanan dan etika telah berakhir. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum demi menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan aman bagi semua pihak yang berkepentingan di Prancis.