Kanada dan Prancis Resmikan Konsulat di Nuuk, Perkuat Kehadiran Diplomatik di Tengah Ambisi Amerika Serikat di Greenland

Pada hari Jumat, 6 Februari 2026, ibu kota Greenland, Nuuk, menjadi saksi sejarah baru dengan peresmian serentak kantor perwakilan konsuler dari Kanada dan Prancis. Langkah diplomatik strategis ini dipandang luas sebagai respons nyata terhadap meningkatnya ambisi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di pulau Arktik yang memiliki nilai geopolitik sangat penting tersebut. Kehadiran dua negara besar ini menandai babak baru dalam dinamika kekuasaan di wilayah utara yang semakin kompetitif dan strategis bagi keamanan global.

Upacara pembukaan konsulat Kanada dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, bersama Gubernur Jenderal Mary Simon. Meskipun rencana pembukaan misi ini telah diumumkan sejak awal tahun 2024 sebagai bagian dari peninjauan kembali kebijakan luar negeri Arktik Ottawa, pelaksanaannya sempat tertunda dari jadwal semula pada tahun 2025 akibat kondisi cuaca ekstrem yang tidak mendukung. Dalam kesempatan tersebut, para pejabat Kanada menegaskan komitmen mereka terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Greenland, serta menyatakan dukungan penuh bagi penduduk pulau tersebut dalam menentukan masa depan mereka sendiri secara mandiri.

Selain isu kedaulatan, Kanada juga menitikberatkan kerja sama pada sektor pertahanan, keamanan, ketahanan ekonomi, serta upaya kolektif dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak signifikan di wilayah kutub. Kedatangan delegasi tingkat tinggi Kanada yang menggunakan kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) menjadi simbol kuat dari keinginan Ottawa untuk memperluas kehadiran fisik dan pengaruhnya di kawasan Arktik. Hal ini menunjukkan bahwa Kanada tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga siap secara operasional di perairan utara yang menantang dan penuh potensi sumber daya.

Di sisi lain, Prancis memperdalam jejak diplomatiknya dengan menunjuk Jean-Noël Poirier sebagai Konsul Jenderal pertama untuk Greenland. Penunjukan ini menjadikan Prancis sebagai negara anggota Uni Eropa pertama yang mendirikan kantor dengan status setingkat itu di Nuuk. Keputusan strategis ini sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Emmanuel Macron pada Juni 2025. Meskipun Poirier telah resmi memulai tugasnya, fasilitas fisik bangunan konsulat dilaporkan masih dalam tahap penyelesaian akhir. Mandat utama misi Prancis mencakup perlindungan komunitas Prancis, pengembangan proyek budaya dan ilmiah, serta penguatan hubungan politik dengan otoritas lokal, sembari tetap menegaskan penghormatan terhadap integritas teritorial Denmark.

Langkah-langkah penguatan diplomasi oleh sekutu-sekutu NATO ini terjadi di tengah ketegangan yang dipicu oleh pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai perlunya kendali AS atas Greenland demi alasan keamanan nasional. Sebelumnya, Trump sempat melontarkan ancaman pengenaan tarif antara 10% hingga 25% terhadap negara-negara Eropa pasca terpilihnya kembali pada tahun 2024. Namun, setelah pertemuan terbaru dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Davos, retorika Trump tampak melunak. Ia mengklaim telah mencapai sebuah 'kesepakatan kerangka kerja' dan mengesampingkan penggunaan kekuatan fisik, meskipun rincian mengenai kesepakatan tersebut masih belum sepenuhnya transparan bagi publik internasional.

Sebelum kehadiran Kanada dan Prancis, hanya Islandia dan Amerika Serikat yang memiliki kantor konsuler resmi di Nuuk. Amerika Serikat sendiri baru memulihkan kehadirannya pada tahun 2020 setelah sempat menutup misinya pada tahun 1953. Peningkatan kehadiran diplomatik dari negara-negara sekutu NATO ini dipandang sebagai bentuk dukungan terkonsolidasi terhadap status quo dan otonomi Greenland. Denmark, yang memegang tanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Sendiri tahun 2009, terus menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas wilayah pulau tersebut di mata dunia internasional.