Eropa Bersatu Dukung Denmark: Sengketa Greenland Kembali Memanas

Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, pada tanggal 5 Januari mengeluarkan pernyataan tegas yang menegaskan kembali bahwa Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya minat Amerika Serikat untuk mengakuisisi pulau tersebut. Komentar dari kepala diplomasi Jerman ini, yang disampaikan saat kunjungannya ke Lithuania, menjadi simbol persatuan Eropa yang jarang terjadi dalam isu kedaulatan teritorial.

Wadephul menekankan bahwa Greenland merupakan 'bagian integral dari Kerajaan Denmark' dan mendesak perlunya penguatan pertahanan pulau tersebut di bawah kerangka NATO. Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap komentar terbaru Presiden AS Donald Trump yang kembali menyebut Greenland sebagai 'kebutuhan vital bagi keamanan nasional AS'. Washington berargumen bahwa lokasi strategis pulau tersebut—terletak di antara Amerika Utara dan Eropa, serta menjadi titik kunci di kawasan Arktik tempat kepentingan NATO, Rusia, dan Tiongkok bersinggungan—menjadikannya sangat penting.

Greenland menyimpan cadangan besar logam tanah jarang, sumber daya yang sangat krusial bagi industri Barat seiring upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor dari Tiongkok. Namun, baik pihak Kopenhagen maupun Nuuk secara tegas menyatakan bahwa setiap diskusi mengenai kedaulatan pulau tersebut tidak dapat dibingkai dalam terminologi 'pembelian' atau 'aneksasi'. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh negara-negara Nordik.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, angkat bicara dengan tegas menyatakan, 'Cukup sudah. Dialog hanya mungkin dilakukan atas dasar internasional.' Sikapnya ini didukung penuh oleh Kepala Pemerintahan Denmark, Mette Frederiksen, yang menegaskan bahwa Amerika Serikat, meskipun merupakan sekutu, tidak memiliki hak hukum untuk mengklaim wilayah Kerajaan Denmark.

Hubungan diplomatik sempat memburuk pada akhir tahun 2025 ketika dinas intelijen Denmark untuk pertama kalinya mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan potensial. Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Denmark membentuk 'pengawasan malam' krisis khusus untuk memantau setiap pergerakan Amerika.

Saat ini, negara-negara Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, telah menunjukkan solidaritas kuat terhadap Denmark. Mereka menegaskan kembali prinsip penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan perlunya menjaga keutuhan perbatasan. Konsensus ini tidak hanya mencerminkan upaya melindungi kedaulatan Arktik, tetapi juga menunjukkan kemampuan para sekutu untuk mempertahankan kesatuan di tengah tantangan geopolitik yang semakin menguat.

Dukungan Eropa ini menunjukkan bahwa isu kedaulatan di wilayah utara tetap menjadi prioritas bersama. Kepentingan strategis Greenland, baik dari sisi militer maupun sumber daya alam, menempatkannya di garis depan persaingan kekuatan global. Oleh karena itu, penegasan kedaulatan Denmark oleh Berlin menjadi sinyal jelas kepada pihak luar mengenai batas-batas yang tidak dapat dilanggar dalam tatanan politik Eropa saat ini.