Presiden Trump Akhiri Penutupan Federal Tiga Hari dengan Penandatanganan Anggaran; Pendanaan DHS Terkait Negosiasi ICE

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Selasa, 3 Februari 2026, secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang secara efektif mengakhiri periode penutupan parsial pemerintahan federal yang berlangsung selama tiga hari. Keputusan ini mengakhiri kelumpuhan operasional yang dimulai setelah negosiasi anggaran sebelumnya mengalami kegagalan, sebuah kebuntuan yang diperparah oleh ketegangan menyusul kematian dua warga negara Amerika di Minneapolis di tangan agen federal.

Legislasi yang ditandatangani ini memicu dimulainya proses negosiasi mengenai alokasi dana untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang dipimpin oleh Menteri Kristi Noem. Sementara sebagian besar badan federal akan menerima pendanaan penuh hingga akhir tahun fiskal, alokasi untuk DHS hanya diperpanjang hingga Jumat, 13 Februari 2026. Batas waktu yang lebih singkat ini merupakan hasil dari tuntutan Partai Demokrat yang menginginkan adanya reformasi substansial dalam praktik penegakan hukum Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) menyusul insiden penembakan fatal terhadap warga sipil.

Kematian Renée Good pada 7 Januari 2026 dan Alex Pretti pada 24 Januari 2026, keduanya warga Amerika berusia 37 tahun yang tewas saat operasi penggerebekan massal di Minneapolis, Minnesota, telah meningkatkan intensitas protes dan seruan untuk akuntabilitas. Insiden penembakan oleh agen federal terhadap para pengunjuk rasa ini mendorong tuntutan spesifik, termasuk kewajiban penggunaan kamera tubuh bagi para agen. Menteri DHS, Kristi Noem, menghadapi kritik keras, dengan Anggota Kongres dari Partai Demokrat, seperti Anggota Kongres Nellie Pou, menyerukan pemecatannya dan pembubaran ICE.

Pengesahan RUU di Dewan Perwakilan Rakyat sempat menghadapi tantangan signifikan, berhasil lolos dengan selisih suara tipis 217 berbanding 214, setelah Pemimpin Mayoritas DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, mengerahkan upaya persuasif kepada anggota partainya. Presiden Trump, dalam pernyataannya dari Ruang Oval, mengklaim bahwa paket anggaran yang disetujui tersebut bersifat "bertanggung jawab secara fiskal," memangkas belanja federal yang tidak perlu sekaligus mendukung program-program krusial. Perpanjangan pendanaan DHS hingga 13 Februari 2026 secara eksplisit dikondisikan pada keberhasilan Kongres dalam menegosiasikan pembatasan baru terhadap operasi ICE, termasuk penghentian patroli keliling dan persyaratan bagi agen untuk menunjukkan identitas yang jelas.

ICE, badan investigasi kriminal utama di bawah DHS, memiliki anggaran dasar untuk Tahun Fiskal 2026 sebesar $11,3 miliar dengan 21.808 posisi, yang dirancang untuk mendukung kampanye pemindahan massal yang diusulkan oleh administrasi. Ketegangan politik mengenai penegakan imigrasi telah memuncak, di mana Presiden Trump sebelumnya menolak seruan untuk menarik agen ICE dari Minnesota meskipun ada protes besar-besaran. Senat AS sebelumnya telah menolak paket anggaran "minibus" enam RUU pada 29 Januari 2026 karena Demokrat menahan dukungan untuk komponen DHS. Kesepakatan yang dicapai memisahkan pendanaan DHS dari lima RUU pengeluaran lainnya, yang mendanai lembaga penting seperti Pentagon dan Departemen Luar Negeri hingga 30 September, akhir tahun fiskal.