Pembubaran Departemen Efisiensi Pemerintah di Tengah Terungkapnya Jaringan Pengaruh Asing di X

Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah badan yang didirikan melalui dekret eksekutif oleh Presiden Donald Trump pada 20 Januari 2025, telah resmi dibubarkan pada bulan November 2025. Pembubaran ini terjadi meskipun masa berlaku mandatnya seharusnya berlangsung hingga pertengahan tahun 2026. Kepastian mengenai status DOGE ini dikonfirmasi oleh Direktur Kantor Manajemen Personalia (OPM), Scott Kuper, pada bulan November. Kuper menyatakan bahwa DOGE tidak lagi berfungsi sebagai struktur terpusat, dengan sebagian besar tugasnya kini dialihkan ke OPM, badan kepegawaian federal.

Keputusan ini diambil di tengah periode penutupan pemerintahan (government shutdown) yang berkepanjangan, berlangsung dari 1 Oktober hingga 12 November 2025. Beberapa kalangan konservatif memandang langkah ini sebagai kemunduran bagi reformasi federal yang sering dijuluki sebagai 'kantor pemotongan anggaran Trump-Musk'. Elon Musk, yang sebelumnya menjabat sebagai pegawai negeri khusus, telah mengundurkan diri pada Mei 2025 setelah perselisihan publik dengan Presiden Trump mengenai rancangan undang-undang yang dikenal sebagai 'The Big Beautiful Act'.

Tujuan awal pendirian DOGE adalah untuk memodernisasi teknologi informasi, memaksimalkan produktivitas, serta mengurangi pengeluaran dan regulasi federal—sebuah misi yang pernah disamakan oleh Musk sebagai penggunaan 'gergaji mesin untuk birokrasi'. Lembaga tersebut mengklaim telah berhasil menghemat lebih dari 205 miliar dolar. Namun, evaluasi independen, seperti yang dilakukan oleh seorang peneliti pada 7 November 2025, mengindikasikan dampak yang sangat berbeda: pemotongan pada program bantuan luar negeri diduga menyebabkan kematian lebih dari 600.000 jiwa. Selain itu, analisis independen lainnya menunjukkan bahwa pemotongan yang dilakukan DOGE berpotensi membebani pembayar pajak jauh lebih besar, dengan Layanan Pendapatan Internal (IRS) memproyeksikan kerugian pendapatan lebih dari 500 miliar dolar akibat kebijakan tersebut.

Secara paralel dengan pembubaran DOGE, platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) memperkenalkan fitur transparansi pada November 2025. Fitur baru ini dirancang untuk menampilkan negara asal akun pengguna. Nikita Bier, Kepala Produk X, mengonfirmasi peluncuran terbatas yang dimulai sekitar 21 November 2025, sebagai upaya menjaga integritas platform. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat negara pendaftaran akun, riwayat perubahan nama pengguna, dan data toko aplikasi. Bagi para pendukung transparansi, fitur ini menjadi bukti nyata kekhawatiran mengenai potensi pengaruh asing. Sebagai contoh, akun bernama 'America First' dengan pengikut lebih dari 67.000 terdeteksi berasal dari Bangladesh, sementara '1776General' terlacak dari Turki, menyingkap campur tangan asing dalam wacana Amerika. Di sisi lain, fitur ini juga mengungkap sumber-sumber internasional yang menentang Trump, seperti akun yang beroperasi dari Austria.

Dua staf senior DOGE, termasuk Joe Gebbia, telah pindah tugas ke National Design Studio yang baru dibentuk pada Agustus 2025, dengan fokus merombak situs web pemerintah. Mantan pegawai DOGE lainnya mengambil posisi kepemimpinan di Departemen Kesehatan dan Biro Riset Angkatan Laut. Penghentian operasional DOGE yang bertepatan dengan pergeseran personel besar-besaran, bersamaan dengan terungkapnya jaringan pengaruh asing di X, melukiskan gambaran kompleks mengenai tata kelola dan lanskap informasi administrasi saat ini. Proses cepat pembentukan dan pembubaran DOGE, ditambah dengan konsekuensi negatif serius yang dikaitkan dengan pemotongan anggarannya, mengisyaratkan adanya ketidakstabilan operasional atau kesalahan fundamental dalam pelaksanaan mandatnya.

Meskipun Gedung Putih bersikeras bahwa upaya pemangkasan regulasi akan terus berlanjut, pembubaran DOGE—lembaga yang pada Februari digambarkan Musk sebagai entitas yang sangat transparan—menunjukkan kontras tajam dengan kebijakan transparansi yang kini diterapkan pada platform komunikasi. Bersamaan dengan itu, moratorium perekrutan di seluruh pemerintahan yang sebelumnya diberlakukan oleh DOGE kini telah dicabut.