Perdana Menteri Malta, Robert Abela, secara resmi mengumumkan pengakuan negaranya terhadap Negara Palestina pada tanggal 22 September 2025, dalam sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Keputusan ini menempatkan Malta sejajar dengan negara-negara lain yang semakin menegaskan status kenegaraan Palestina sebagai fondasi perdamaian di Timur Tengah.
Dalam pidatonya, Abela menyatakan, "Republik Malta dengan jelas dan tegas mengonfirmasi pengakuan resmi kami atas kenegaraan Palestina. Kami melakukannya sebagai wujud komitmen konkret kami terhadap solusi dua negara yang tulus dan damai, sebagai satu-satunya jalan yang akan mengamankan masa depan kedua bangsa. Malta juga secara tegas mendukung hak Israel untuk eksis berdampingan dengan negara Palestina yang demokratis." Pemerintah Malta menekankan bahwa langkah ini mencerminkan dukungan tak tergoyahkan terhadap solusi dua negara, yang bertujuan untuk mewujudkan koeksistensi damai antara Israel dan Palestina.
Malta juga telah berulang kali mengutuk serangan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 dan kembali menyerukan pembebasan tanpa syarat semua sandera, serta mendesak gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Abela mengklarifikasi bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina tidak sama dengan dukungan terhadap Hamas, dengan menyatakan, "Malta dan sekutu kami ingin melihat Hamas dilenyapkan." Ia menambahkan bahwa solusi dua negara justru melemahkan agenda Hamas dengan menawarkan alternatif terhadap konflik. Abela menggarisbawahi tanggung jawab yang menyertai pengakuan tersebut, menekankan perlunya kepemimpinan Palestina untuk mematuhi prinsip nir-kekerasan dan pengakuan timbal balik sejak awal. Ia menyatakan bahwa Hamas harus tidak memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan dan mendukung pendekatan Otoritas Palestina terhadap "Satu Negara, Satu Pemerintahan, Satu Hukum, Satu Senjata," seraya menganjurkan pemilihan umum yang bebas dan adil segera dilaksanakan.
Perdana Menteri menyerukan penghentian segera serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur, serta mengakhiri perluasan permukiman ilegal dan kekerasan di Tepi Barat. Ia juga mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat mengalir tanpa hambatan ke Gaza di bawah auspice internasional yang otentik, menyoroti situasi kemanusiaan yang mengerikan dan kebutuhan akan tindakan segera. Langkah Malta ini mengikuti jejak negara-negara seperti Andorra, Belgia, Prancis, Luksemburg, Selandia Baru, dan San Marino yang juga telah mengonfirmasi pengakuan kenegaraan Palestina. Sebelumnya, Australia, Kanada, Portugal, dan Inggris juga telah memberikan pengakuan serupa.
Dalam konteks bantuan kemanusiaan, Perdana Menteri Abela mengonfirmasi bahwa 250 ton tepung dari Malta telah berhasil tiba di Gaza untuk didistribusikan melalui World Central Kitchen sebagai bantuan bagi rakyat Palestina. Malta juga terus memberikan bantuan kepada anak-anak Palestina yang terluka akibat konflik. Perdana Menteri Robert Abela berada di New York untuk menghadiri sesi ke-80 Majelis Umum PBB, di mana lebih dari 190 pemimpin dunia berkumpul untuk membahas perdamaian global, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan dengan tema "Lebih Baik Bersatu: 80 Tahun dan Melampaui untuk Perdamaian, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan."