Perubahan Arah Perlindungan Anak: Bagaimana Reformasi Vaksinasi Mencerminkan Realitas Politik AS yang Baru

Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) baru-baru ini mengumumkan peninjauan besar-besaran terhadap jadwal imunisasi nasional anak-anak. Perubahan signifikan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026, menjadikannya salah satu langkah politik paling mencolok di awal tahun baru. Keputusan ini, yang diprakarsai oleh arahan Presiden Donald Trump, mengalihkan fokus dari perluasan daftar vaksin menjadi pengurangan rekomendasi wajib, sekaligus memperkuat peran konsultasi individual antara dokter dan keluarga pasien.

Peraturan baru ini diformalkan sebagai tindakan administratif HHS dan diberlakukan tanpa melalui siklus dengar pendapat publik atau diskusi rutin dengan Komite Penasihat Praktik Imunisasi. Langkah ini menyoroti sentralisasi pengambilan keputusan di dalam badan eksekutif. Administrasi mempresentasikan reformasi ini sebagai upaya untuk ‘menyelaraskan’ kebijakan dengan negara-negara maju lainnya, sekaligus menjadi cara untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan setelah bertahun-tahun terjadi penurunan keyakinan masyarakat.

Dalam kerangka reformasi ini, jumlah penyakit yang secara otomatis direkomendasikan untuk divaksinasi telah dikurangi dari tujuh belas menjadi sebelas. Sejumlah vaksin kini dipindahkan ke kategori rekomendasi untuk kelompok berisiko tinggi atau keputusan yang dibuat bersama antara dokter dan orang tua. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa seperangkat vaksin dasar tetap dipertahankan dalam kalender nasional AS.

Para pendukung reformasi ini berargumen bahwa perubahan ini bertujuan untuk mendekatkan jadwal imunisasi Amerika Serikat dengan model yang diterapkan di beberapa negara Eropa, di mana jumlah vaksinasi rutin memang lebih sedikit dibandingkan dengan kalender AS versi tahun 2024. Denmark sering disebut sebagai contoh, namun para pakar mengingatkan bahwa sistem asuransi kesehatan universal dan cakupan layanan yang menyeluruh di negara tersebut membuat perbandingan langsung menjadi relatif.

Reformasi jadwal vaksinasi anak di Amerika Serikat ini mengirimkan sinyal penting bagi negara-negara lain yang tengah mengamati evolusi kebijakan di salah satu sistem kesehatan terbesar di dunia. Bagi sebagian pemerintahan, langkah ini bisa menjadi justifikasi untuk mengadopsi fleksibilitas yang lebih besar dan dialog yang lebih intensif dengan populasi mereka. Bagi yang lain, ini bisa menjadi peringatan mengenai potensi risiko penurunan imunitas kolektif.

Secara perspektif global, perubahan arah kebijakan AS ini menambah lapisan kompleksitas baru dalam pembentukan standar imunisasi internasional. Diskusi kini bergeser dari sekadar membandingkan daftar vaksin menjadi analisis konteks politik, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kekhasan model kesehatan nasional masing-masing negara. Perkembangan ini menjadikan keputusan HHS sebagai tonggak penting, meskipun konsekuensi jangka panjangnya bagi kesehatan anak-anak dan sistem kesehatan masyarakat di AS maupun di luar negeri masih menjadi pertanyaan terbuka.