Hamas mengumumkan pada Jumat, 3 Oktober 2025, bahwa mereka menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Proposal ini mencakup pembebasan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kelompok tersebut menyatakan kesiapannya untuk segera terlibat dalam negosiasi yang dimediasi untuk menyelesaikan rincian kesepakatan tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Hamas mengonfirmasi "persetujuan untuk melepaskan semua tahanan pendudukan, baik yang hidup maupun jenazah yang meninggal, sesuai dengan kerangka pertukaran yang termasuk dalam proposal Presiden Trump." Mereka juga menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam negosiasi melalui mediator dan berterima kasih atas "upaya Arab, Islam, dan internasional, serta upaya Presiden AS Donald Trump." Pernyataan ini muncul setelah Trump menetapkan tenggat waktu pada Minggu, 5 Oktober 2025, bagi Hamas untuk memberikan tanggapan atas proposal tersebut, yang juga telah disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Jika kesepakatan tidak tercapai, Trump mengancam bahwa "seluruh neraka akan terbuka melawan Hamas, seperti yang belum pernah dilihat siapa pun."
Proposal 20 poin ini bertujuan untuk mengakhiri konflik dan telah menyebabkan kehancuran luas di Jalur Gaza. Selain pembebasan sandera, Hamas juga menyatakan keinginan untuk menegosiasikan penyerahan "administrasi wilayah (Gaza) kepada badan Palestina yang terdiri dari teknokrat independen," sejalan dengan upaya internasional yang lebih luas untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut.
Sir Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, dilaporkan memiliki peran kunci dalam penyusunan rencana perdamaian ini, memanfaatkan pengalamannya yang luas dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Pengalaman Blair sebelumnya sebagai utusan perdamaian untuk Kuartet Timur Tengah memberikannya pemahaman mendalam tentang kompleksitas konflik tersebut.
Kesepakatan ini, jika sepenuhnya terwujud, menandai langkah maju yang signifikan. Penerimaan Hamas untuk membebaskan semua sandera, termasuk jenazah, di bawah kerangka kerja yang diusulkan AS adalah konsesi penting. Kesiapan untuk negosiasi yang dimediasi juga merupakan perkembangan yang menggembirakan. Namun, keberhasilan kesepakatan ini sangat bergantung pada perincian implementasinya, terutama terkait dengan pelucutan senjata Hamas dan pembentukan badan pengatur Palestina yang baru.
Keterlibatan Presiden Trump dan persetujuan eksplisit dari Israel menunjukkan tingkat komitmen politik yang tinggi dari pihak-pihak utama. Jaminan bagi penduduk Gaza juga merupakan aspek kemanusiaan yang krusial. Pembentukan "panel perdamaian" dengan tokoh internasional seperti Sir Tony Blair menunjukkan visi jangka panjang untuk stabilitas. Dukungan dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Prancis, Jerman, Rusia, Spanyol, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Qatar, dan Yordania, menambah bobot diplomatik pada inisiatif ini, menunjukkan potensi untuk rekonsiliasi dan pembangunan kembali Gaza secara luas.