Rwanda Menerima Deportan AS, Memperluas Jaringan Perjanjian Negara Ketiga

Pada pertengahan Agustus 2025, Rwanda menyambut kedatangan tujuh migran yang dideportasi dari Amerika Serikat, menandai dimulainya perjanjian bilateral yang memungkinkan transfer hingga 250 individu.

Juru bicara pemerintah Rwanda, Yolande Makolo, mengonfirmasi kedatangan kelompok pertama ini. Dari tujuh deportan tersebut, tiga orang menyatakan keinginan untuk kembali ke negara asal mereka, sementara empat orang memilih untuk menetap di Rwanda. Negara ini berkomitmen untuk menyediakan akomodasi, perawatan medis, dan pelatihan kerja guna memfasilitasi integrasi mereka ke dalam masyarakat.

Langkah ini menempatkan Rwanda sebagai negara Afrika ketiga yang menandatangani perjanjian deportasi dengan Amerika Serikat, bergabung dengan Uganda, Eswatini, dan Sudan Selatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi administrasi Trump untuk mendeportasi migran tidak berdokumen ke negara ketiga, sebuah pendekatan yang telah menimbulkan kekhawatiran internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk, telah menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai praktik deportasi ke negara selain negara asal para migran. Kekhawatiran ini berpusat pada potensi pelanggaran hak-hak fundamental para individu yang terkena dampak.

Sebelumnya, pada Juli 2025, delapan pria dari Sudan Selatan, Kuba, Laos, Meksiko, Myanmar, dan Vietnam dikirim ke Sudan Selatan. Selain itu, lima warga dari Vietnam, Jamaika, Kuba, Yaman, dan Laos dideportasi ke Eswatini, di mana mereka dilaporkan ditempatkan dalam isolasi di penjara. Tindakan-tindakan ini telah memicu perdebatan global mengenai implikasi deportasi ke negara ketiga dan dampaknya terhadap hak asasi manusia migran yang terlibat.

Perjanjian antara AS dan negara-negara Afrika ini, termasuk Rwanda, sering kali dilakukan secara tertutup, menimbulkan pertanyaan tentang insentif yang mungkin diterima negara-negara Afrika tersebut, seperti bantuan pembangunan atau dukungan politik. Para ahli hak asasi manusia PBB telah memperingatkan bahwa jaminan diplomatik mengenai keselamatan migran yang ditransfer tidak dapat diterima begitu saja, dan menekankan perlunya penilaian risiko yang cermat terhadap penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.