Protes Massal di Denmark dan Greenland Menentang Ambisi Amerika Serikat untuk Mengakuisisi Pulau Tersebut

Gelombang keresahan publik yang signifikan melanda Kerajaan Denmark dan Greenland pada hari Sabtu, 17 Januari 2026. Ketidakpuasan yang meluas ini muncul sebagai respons langsung terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai potensi pembentukan kendali Amerika atas pulau tersebut. Di kota-kota besar Denmark termasuk Kopenhagen, Aarhus, Aalborg, dan Odense, serta ibu kota Greenland, Nuuk, ribuan demonstran berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka. Mereka meneriakkan slogan Hands off Greenland, sebuah bantahan yang jelas terhadap ambisi geopolitik yang saat ini terpancar dari Washington.

Protes besar-besaran ini dipicu oleh bangkitnya kembali minat Donald Trump terhadap wilayah tersebut, yang ia benarkan melalui sudut pandang keamanan nasional dan implementasi proyek pertahanan rudal Golden Dome. Menurut estimasi dari Kantor Anggaran Kongres, komponen berbasis ruang angkasa dari inisiatif ini dapat membutuhkan investasi hingga 524 miliar dolar AS. Meskipun ide untuk membeli pulau tersebut pertama kali dilontarkan oleh Trump pada tahun 2019, kemunculannya kembali telah menyulut perdebatan sengit mengenai kedaulatan dan hak mendasar rakyat Greenland untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Di Kopenhagen, titik fokus dari gerakan ini adalah rapat umum besar yang diadakan di City Hall Square. Dalam acara tersebut, Wali Kota Sisse Marie Welling berbicara di hadapan kerumunan dan menegaskan bahwa Greenland bukanlah sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Menyusul pidato-pidato tersebut, para demonstran berbaris menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan menonjolkan nama asli pulau itu dalam bahasa lokal, Kalaallit Nunaat!. Poul Johansen, yang mewakili inisiatif Hands off Kalaallit Nunaat, menggambarkan protes ini sebagai perjuangan yang lebih luas, menyatakan bahwa ini bukan sekadar pertarungan demi masa depan Greenland, melainkan demi stabilitas global secara keseluruhan.

Iklim geopolitik semakin tegang menyusul pertemuan pada 14 Januari antara Wakil Presiden AS James David Vance, Menteri Luar Negeri Mark Rubio, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen, dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt. Diskusi tersebut berakhir tanpa resolusi, yang menyoroti adanya perbedaan pandangan yang sangat mendasar di antara para pihak. Tak lama kemudian, pada 15 Januari, kelompok riset Arctic Endurance yang terdiri dari pakar militer asal Prancis, Swedia, dan Norwegia tiba di Greenland untuk mengevaluasi opsi kerja sama militer mengingat adanya persepsi ancaman dari Rusia. Mayor Jenderal Søren Andersen dari militer Denmark menekankan bahwa potensi ancaman dari Rusia tetap menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada spekulasi agresi Amerika.

Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, telah secara terbuka menolak ambisi Trump, dengan menyatakan bahwa jika dipaksa untuk memilih antara Amerika Serikat dan Denmark, pulau tersebut akan tetap mempertahankan hubungannya dengan Kopenhagen. Sentimen ini digaungkan di Amerika Serikat oleh Senator Demokrat Chris Coons, yang menegaskan kembali bahwa Greenland adalah bagian integral dari Denmark dan sekutu NATO, sehingga diskusi ini seharusnya ditutup. Meskipun demikian, pengejaran Washington terhadap pulau itu didorong oleh posisi strategis Arktik yang bertujuan untuk membendung pengaruh Rusia dan Tiongkok sekaligus mengamankan akses ke sumber daya alam yang berharga. Jajak pendapat saat ini menunjukkan bahwa 85 persen populasi Greenland dengan tegas menolak untuk bergabung dengan Amerika Serikat.

Di tengah retorika yang kian memuncak, pada 17 Januari, Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari beberapa negara Eropa seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, yang mulai berlaku efektif pada 1 Februari 2026, kecuali jika kesepakatan mengenai Greenland tercapai. Tarif tersebut kemudian akan dinaikkan menjadi 25 persen efektif per 1 Juni 2026. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah ekonomi ini akan tetap berlaku hingga pembelian penuh dan final berhasil diamankan. Sementara itu, Greenland Annexation and Statehood Act telah diperkenalkan di Kongres AS, meskipun pengesahannya di Senat dipandang kecil kemungkinannya. Situasi yang terus berkembang ini terus menekan fondasi aliansi NATO, di mana satu negara anggota mengancam integritas teritorial anggota lainnya.