Kericuhan Anti-Imigran di Den Haag: Blokade Jalan dan Bentrokan dengan Polisi

Den Haag – Sebuah demonstrasi anti-imigran di Den Haag pada Sabtu, 20 September 2025, berubah menjadi kekerasan ketika ribuan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, memblokade jalan raya A12, dan merusak properti. Aksi yang diorganisir oleh aktivis sayap kanan, Els Rechts, ini menyoroti ketegangan yang mendalam terkait kebijakan imigrasi di Belanda, menjelang pemilihan umum awal pada 29 Oktober 2025.

Demonstrasi yang dimulai di Malieveld ini menarik sekitar 1.500 peserta. Namun, situasi memanas ketika sebagian demonstran memutuskan untuk memblokade jalan tol A12, mengabaikan imbauan dari penyelenggara agar tetap berdemonstrasi secara damai. Konfrontasi dengan aparat kepolisian tak terhindarkan, di mana para pengunjuk rasa melemparkan batu dan botol, memaksa polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Insiden ini juga diwarnai pembakaran sebuah mobil polisi dan perusakan jendela kantor partai D66.

Els Rechts, penyelenggara aksi, menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut, mengatakan bahwa ia tidak akan mengorganisir demonstrasi jika mengetahui akan berujung pada kekerasan. Pernyataan ini muncul di tengah kecaman keras dari berbagai kalangan politik. Pemimpin D66, Rob Jetten, mengutuk keras tindakan tersebut, menegaskan bahwa Belanda tidak akan tunduk pada perusuh ekstremis. Senada dengan itu, pemimpin PVV, Geert Wilders, menyebut blokade jalan dan kekerasan terhadap polisi sebagai tindakan yang "sepenuhnya, benar-benar tidak dapat diterima".

Pemerintah Belanda menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor hukum dan ketertiban. Peristiwa ini terjadi di tengah iklim politik Belanda yang sedang bergejolak, menyusul runtuhnya koalisi pemerintah sayap kanan yang berujung pada diadakannya pemilihan umum awal. Isu imigrasi menjadi salah satu topik sentral dalam perdebatan politik menjelang pemilu.

Kebijakan imigrasi yang lebih ketat telah menjadi agenda utama partai-partai seperti PVV pimpinan Geert Wilders, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu sebelumnya dengan platform yang kuat menentang imigrasi. Bahkan, partai D66 yang cenderung liberal, melalui pemimpinnya Rob Jetten, baru-baru ini mengusulkan reformasi besar-besaran sistem suaka dengan mengadopsi model Kanada, yang memindahkan aplikasi suaka ke luar batas Uni Eropa, menunjukkan pergeseran pandangan dalam spektrum politik mengenai isu ini.

Insiden di Den Haag ini tidak hanya mencerminkan ketegangan sosial terkait imigrasi, tetapi juga menjadi cerminan dari perdebatan politik yang lebih luas mengenai arah kebijakan negara menjelang pemilu. Tindakan kekerasan dalam demonstrasi tersebut menuai kecaman luas dan menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan protes serta penegakan hukum di Belanda.