Upaya Kudeta Militer di Benin pada 7 Desember 2025 Cepat Dipadamkan oleh Pasukan yang Setia pada Pemerintah

Pada Minggu pagi, tanggal 7 Desember 2025, Republik Benin diguncang oleh upaya kudeta yang dengan sigap berhasil diredam oleh unsur-unsur militer yang tetap setia kepada pemerintah yang sah. Sebuah kelompok tentara, yang menamakan diri mereka Komite Militer untuk Pengembalian (Pemulihan) atau yang disingkat VKR, bergerak cepat untuk menguasai gedung stasiun televisi dan radio milik negara. Dari sana, mereka mengumumkan pembubaran pemerintahan, penangguhan konstitusi, serta pencopotan Presiden Patrice Talon dari jabatannya. Para pemberontak menunjuk Letnan Kolonel Pascal Tigri sebagai pemimpin komite mereka.

Suara tembakan terdengar di sekitar kediaman kepresidenan di Camp Guezou, yang terletak di pusat ekonomi Cotonou, menandakan dimulainya bentrokan awal. Menteri Dalam Negeri Alassane Seydou segera mengonfirmasi bahwa upaya kudeta tersebut telah digagalkan. Ia menekankan bahwa mayoritas besar Angkatan Bersenjata Benin dan jajaran komando mereka tetap teguh pada sumpah setia mereka. Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Olusegun Adjadi Bakari kemudian memberikan klarifikasi lebih lanjut, menyatakan bahwa para pelaku kudeta hanya berhasil menguasai stasiun televisi, sementara unit-unit tentara dan Garda Kepresidenan berhasil memulihkan ketertiban.

Sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut, setidaknya empat belas personel militer berhasil ditahan. Meskipun demikian, pemimpin pemberontak, Letnan Kolonel Pascal Tigri, dilaporkan berhasil melarikan diri dan belum ditemukan. Organisasi internasional seperti Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan Uni Afrika (AU) secara tegas mengecam tindakan inkonstitusional ini, menunjukkan penolakan keras komunitas global terhadap penggulingan kekuasaan secara paksa.

Upaya kudeta ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik di kawasan tersebut, terutama menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada April 2026. Presiden Talon telah memegang tampuk kekuasaan sejak tahun 2016 dan terpilih kembali pada tahun 2021, meskipun ia tidak memenuhi syarat untuk masa jabatan ketiga berdasarkan aturan sebelumnya. Beberapa waktu sebelum insiden ini, tepatnya pada Januari 2025, dua sekutu dekat Talon dijatuhi hukuman atas tuduhan merencanakan konspirasi melawan dirinya pada tahun 2024. Selain itu, menjelang kudeta, parlemen sempat mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, sambil tetap mempertahankan batasan dua periode. Dalam konteks persiapan pemilu, kandidat dari partai berkuasa, Menteri Keuangan Romuald Wadagni, dianggap sebagai favorit utama, sementara pesaing utama oposisi, Renaud Agbodjo, didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (CENA).

Para pelaku kudeta sendiri menyatakan bahwa motif mereka didasarkan pada memburuknya situasi keamanan di wilayah utara Benin, serta adanya keluhan sosial yang mendesak. Insiden ini menjadi catatan terbaru dalam serangkaian pengambilalihan kekuasaan militer yang terjadi di Afrika Barat, termasuk kudeta sukses yang baru-baru ini terjadi di Guinea-Bissau pada November 2025. Benin, yang memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960, pernah mengalami beberapa kali kudeta sebelum tahun 1991. Setelah periode tersebut, negara ini menunjukkan stabilitas politik yang relatif baik, menjadikan peristiwa ini sebagai ujian signifikan bagi institusi-institusi demokrasinya.