Rencana Pendudukan Gaza oleh Israel Dihadapkan pada Oposisi Luas, Netanyahu Bersikeras pada Penyerahan kepada Pasukan Arab

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada 7 Agustus 2025, niat Israel untuk mengambil alih kendali militer penuh atas Jalur Gaza dengan tujuan melenyapkan Hamas dan pada akhirnya menyerahkan pengelolaan wilayah tersebut kepada pasukan Arab. Rencana yang dijuluki "Operasi Kereta Perang Gideon" ini menghadapi tentangan signifikan baik dari dalam negeri Israel maupun dari komunitas internasional.

Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen, melainkan untuk menciptakan perimeter keamanan dan kemudian mentransfer kekuasaan kepada kekuatan Arab non-Hamas. Kabinet keamanan Israel sedang mempertimbangkan proposal kampanye selama empat hingga lima bulan yang berfokus pada Kota Gaza untuk melumpuhkan infrastruktur Hamas. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 50 sandera yang tersisa di Gaza, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup, sementara lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menyuarakan keprihatinan mendalam, memperingatkan bahwa pengambilalihan penuh dapat menjerumuskan Israel ke dalam konflik berkepanjangan dan membahayakan keselamatan para sandera. Ia juga menyoroti beban tambahan pada pasukan Israel yang sudah mengalami kelelahan. PBB telah memperingatkan tentang konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan dari tindakan semacam itu, mengingat situasi yang sudah genting di Gaza.

Para pengunjuk rasa di Israel dan Forum Keluarga Sandera telah mendesak diakhirinya perang dan kesepakatan untuk membebaskan para sandera, serta menentang perluasan ofensif militer. Para pemimpin oposisi Israel, seperti Yair Golan dan Avigdor Lieberman, telah mengkritik rencana tersebut, menyebutnya sebagai "perang tanpa akhir" yang membahayakan nyawa para tawanan. Mereka berpendapat bahwa Netanyahu memprioritaskan ambisi politiknya di atas keselamatan sandera dan tentara.

Di sisi lain, negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Qatar, telah menunjukkan pergeseran sikap, menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina, serta mengutuk serangan 7 Oktober. Mereka juga menolak rencana pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk, dengan PBB melaporkan bahwa sepertiga penduduk mengalami kelaparan dan banyak fasilitas kesehatan yang hancur. PBB menekankan perlunya ratusan truk bantuan setiap hari untuk mengatasi krisis yang parah ini. Pejabat PBB, seperti Miroslav Jenca, telah memperingatkan tentang dampak bencana dari perluasan operasi militer Israel, yang dapat memperburuk ancaman terhadap sandera dan jutaan warga Palestina. Analis militer juga menyoroti kurangnya strategi yang jelas dan kegagalan operasi sebelumnya, seperti "Operasi Kereta Perang Gideon", yang menunjukkan kebuntuan dalam penanganan konflik oleh Israel.