Iran Buka Kembali Wilayah Udara Setelah Penutupan Lima Jam di Tengah Ketegangan dengan AS

Pada hari Kamis, 15 Januari 2026, Iran secara resmi mengoperasikan kembali wilayah udaranya setelah sempat ditutup selama hampir lima jam. Langkah penutupan darurat ini sebelumnya diberlakukan karena adanya kekhawatiran mendalam akan kemungkinan serangan militer yang segera dari pihak Amerika Serikat. Pembukaan kembali jalur penerbangan ini terjadi bertepatan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengaku telah menerima jaminan bahwa tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di dalam negeri Iran telah dihentikan dan rencana eksekusi mati telah dibatalkan.

Penutupan ruang udara yang dimulai sejak malam sebelumnya tersebut sempat diperpanjang hingga pukul 07.30 waktu setempat, yang mengakibatkan sejumlah rute penerbangan internasional harus dialihkan demi keamanan. Maskapai penerbangan asal Iran seperti Mahan Air, Yazd Airways, dan AVA Airlines menjadi maskapai pertama yang melanjutkan operasional mereka setelah larangan terbang dicabut. Pada 14 Januari 2026, Presiden Trump mengungkapkan bahwa ia memperoleh informasi dari sumber-sumber yang sangat penting mengenai penghentian pembantaian terhadap demonstran, sebuah perkembangan yang tampaknya menjadi faktor kunci dalam deeskalasi ketegangan antara kedua negara.

Di tengah situasi yang mulai mereda, perkembangan signifikan muncul terkait nasib Erfan Soltani, seorang pengunjuk rasa berusia 26 tahun yang sebelumnya terancam hukuman mati. Media pemerintah Iran pada 15 Januari menyatakan bahwa vonis mati tidak akan dijatuhkan kepadanya, meskipun ia tetap berada di bawah penyelidikan atas tuduhan yang dapat berujung pada hukuman penjara. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia HRANA melaporkan lebih dari 2.500 orang tewas selama aksi protes berlangsung, namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Israel sengaja membesar-besarkan angka tersebut untuk memicu intervensi militer dari Amerika Serikat.

Ketegangan geopolitik ini mencapai puncaknya setelah gelombang protes besar yang dipicu oleh krisis ekonomi dan anjloknya nilai tukar mata uang pada akhir Desember 2025. Tim keamanan nasional Presiden Trump, yang mencakup Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, telah merumuskan berbagai opsi respons strategis. Sebagai bagian dari pengerahan kekuatan, AS mengirimkan gugus tugas kapal induk yang dipimpin oleh USS Abraham Lincoln menuju Timur Tengah, yang diperkirakan tiba di area tanggung jawab Komando Pusat AS dalam waktu sekitar satu minggu. Selain itu, otoritas AS merekomendasikan sebagian personel untuk meninggalkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, lokasi strategis yang menampung sekitar 10.000 tentara dan spesialis sipil.

Meskipun eskalasi militer menunjukkan tanda-tanda penurunan sementara, kondisi internal di Iran tetap kompleks dengan pemadaman internet total yang telah berlangsung sejak 8 Januari 2026. Kepala otoritas kehakiman Iran, Gholamhossein Mohseni-Ejei, sebelumnya mendesak percepatan proses peradilan bagi sekitar 18.000 tahanan yang ditangkap selama kerusuhan. Di sisi lain, tekanan ekonomi dari Washington semakin diperketat melalui penerapan tarif perdagangan sebesar 25 persen terhadap Iran yang mulai berlaku sejak 12 Januari, menambah beban berat bagi stabilitas ekonomi negara tersebut di tengah gejolak politik yang belum sepenuhnya usai.