Krisis Anggaran AS Memasuki Hari Kesembilan: Ketidakpastian Mengancam Gaji Pelayan Negara

Situasi penutupan parsial pemerintahan Amerika Serikat memasuki hari kesembilan sejak dimulai pada 9 Oktober 2025. Kebuntuan di Senat terus berlanjut, mencerminkan posisi politik yang mengeras mengenai rancangan pendanaan yang diajukan oleh Partai Republik. Inti dari perselisihan ini adalah penolakan Senat Demokrat untuk meloloskan rancangan tersebut tanpa adanya negosiasi mengenai perpanjangan kredit pajak Affordable Care Act (ACA).

Batas waktu krusial mengancam pada 13 Oktober 2025. Jika kesepakatan tidak tercapai sebelum tanggal tersebut, para personel militer yang tetap bertugas akan menghadapi risiko tidak menerima gaji pertama mereka, sebuah dampak langsung bagi mereka yang mengabdi pada keamanan bangsa. Selain itu, gaji staf Senat diperkirakan akan terlewatkan pada 20 Oktober. Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire menyoroti kurangnya dialog substantif, mengindikasikan bahwa Presiden dan para pemimpin kedua majelis enggan berdiskusi serius, sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Mike Johnson, belum memanggil kembali anggotanya selama 19 hari. Senator Chris Murphy dari Connecticut mengaitkan situasi ini dengan kegelisahan Republik mengenai persepsi publik terkait kenaikan biaya kesehatan.

Perbedaan pandangan mengenai strategi negosiasi semakin memperkeruh suasana. Senator Mike Rounds dari South Dakota, dari kubu Republik, melontarkan narasi bahwa Demokrat sengaja menunda proses hingga unjuk rasa "No Kings" pada 18 Oktober. Sementara itu, Demokrat membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa Republik justru cemas akan narasi kenaikan premi asuransi. Senator Thom Tillis dari North Carolina menyarankan jalan keluar yang lebih sederhana, yaitu agar Demokrat meloloskan pendanaan saat ini terlebih dahulu sebelum membahas isu kesehatan.

Dampak ekonomi dari penutupan ini diperkirakan signifikan jika berlarut-larut. Kantor Anggaran Kongres AS memproyeksikan sekitar 750.000 pekerja federal akan dirumahkan selama periode ini. Pandangan dari penasihat ekonomi menunjukkan bahwa kerugian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara diperkirakan mencapai 15 miliar dolar AS per pekan. Internal Revenue Service (IRS) telah mengumumkan perumahan hampir separuh pegawainya, yaitu sekitar 34.000 orang. Kondisi ini juga memengaruhi hubungan internasional, di mana Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyebut negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS terhenti sementara akibat penutupan ini.