Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada 16 September 2025 mengumumkan pengampunan terhadap 25 narapidana yang dihukum karena kejahatan "ekstremis". Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, menyusul pembebasan 52 tahanan sebelumnya pada 11 September 2025.
Kelompok yang diampuni terdiri dari 12 perempuan dan 13 laki-laki, sebagian besar berusia di bawah 40 tahun, dan beberapa di antaranya memiliki anak. Menurut kantor berita negara Belarus, BelTA, semua narapidana yang diampuni telah mengakui kesalahan mereka, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk hidup patuh hukum. Pembebasan ini sejalan dengan langkah sebelumnya pada 11 September 2025, di mana 52 tahanan, termasuk 14 warga negara asing, dibebaskan setelah negosiasi dengan pejabat AS.
Sebagai respons, Amerika Serikat telah mencabut sanksi terhadap Belavia, maskapai penerbangan negara Belarus, dan menyatakan minat untuk membuka kembali kedutaannya di Minsk. Presiden Lithuania Gitanas Nausėda menyambut baik pembebasan para tahanan, menyatakan bahwa mereka kini dapat meninggalkan "kawat berduri, jendela berjeruji, dan ketakutan konstan di belakang mereka." Ia juga berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump atas perannya dalam memfasilitasi hasil ini, sambil menekankan bahwa perjuangan untuk membebaskan lebih dari 1.000 tahanan politik yang tersisa harus terus berlanjut.
Organisasi hak asasi manusia, termasuk Viasna, mencatat bahwa situasi hak asasi manusia di Belarus tetap kritis, dengan lebih dari 1.100 individu masih ditahan karena alasan politik per Agustus 2025. Laporan dari kelompok hak asasi manusia juga menunjukkan bahwa banyak dari tahanan ini menghadapi penyiksaan dan perlakuan buruk. Sejak 2020, Viasna telah mendokumentasikan lebih dari 100.000 kasus represi dan lebih dari 7.400 vonis dalam kasus pidana bermotif politik.
Langkah Belarus untuk membebaskan tahanan ini terjadi di tengah upaya berkelanjutan untuk menormalisasi hubungan dengan Amerika Serikat. AS telah memberlakukan berbagai sanksi terhadap Belarus sejak 2006, yang diperketat setelah pemilu 2020 dan dukungannya terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Pencabutan sanksi terhadap Belavia menandai potensi perubahan dalam lanskap diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Namun, komunitas internasional terus mendesak otoritas Belarus untuk membebaskan semua tahanan politik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.