Pemerintah Venezuela pada Agustus 2025 mengumumkan pembebasan sejumlah tahanan politik. Langkah ini diambil di tengah tekanan internasional yang meningkat dan setelah pemilihan umum yang kontroversial pada Juli 2024.
Meskipun ada pembebasan ini, kekhawatiran mengenai represi yang terus berlanjut dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut tetap ada. Jumlah tahanan yang dibebaskan bervariasi menurut laporan, dengan angka yang disebutkan berkisar antara 107 hingga 225 orang. Pembebasan ini terjadi setelah pemilihan presiden Juli 2024 yang dimenangkan oleh Presiden Nicolás Maduro, namun diwarnai tuduhan kecurangan pemilu dan kurangnya transparansi. Human Rights Watch melaporkan bahwa otoritas Venezuela telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap para kritikus, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan.
Sejak pemilihan Juli 2024, organisasi hak asasi manusia Foro Penal mendokumentasikan lebih dari 2.000 penahanan sewenang-wenang. Laporan dari Foro Penal pada pertengahan 2025 menyebutkan bahwa masih ada 948 tahanan politik di Venezuela, termasuk tokoh politik, personel militer, dan aktivis. Kondisi di penjara seperti El Helicoide dilaporkan sangat buruk, dengan tuduhan penyiksaan sistematis.
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, telah menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua tahanan politik, serta mendesak pemerintah Venezuela untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pemimpin oposisi Henrique Capriles berpendapat bahwa golput dalam pemilihan hanya akan mempermudah Presiden Maduro, menekankan pentingnya partisipasi politik sebagai bentuk perlawanan.