Dewan Uni Eropa telah memutuskan untuk memperpanjang langkah-langkah pembatasan yang diberlakukan terhadap Nikaragua karena krisis politik dan sosial yang berkelanjutan di negara tersebut. Sanksi yang telah berlaku sejak 2019 ini kini akan diperpanjang hingga 15 Oktober 2026, dan menargetkan 21 individu serta tiga entitas Nikaragua. Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan komunitas internasional terhadap situasi hak asasi manusia dan kemunduran demokrasi di Nikaragua, yang menunjukkan bahwa isu-isu mendasar belum terselesaikan.
Langkah-langkah pembatasan ini mencakup pembekuan aset dan larangan masuk bagi individu yang dikenai sanksi di wilayah Uni Eropa. Selain itu, warga negara dan perusahaan Uni Eropa dilarang menyediakan dana kepada pihak-pihak yang masuk dalam daftar sanksi. Uni Eropa secara konsisten menyerukan pemulihan kebebasan mendasar di Nikaragua, pembebasan semua tahanan politik yang tersisa, dan kembalinya organisasi hak asasi manusia internasional. UE juga menekankan perlunya mengakhiri pembatasan terhadap ruang sipil, menghormati hak untuk berbeda pendapat, dan menghentikan segala bentuk represi.
Sanksi ini pertama kali diberlakukan pada Oktober 2019 sebagai respons terhadap memburuknya situasi politik dan sosial di Nikaragua. Laporan terbaru dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyoroti bahwa situasi hak asasi manusia di Nikaragua telah "memburuk secara serius" selama setahun terakhir, dengan adanya penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk terhadap tahanan, serangan terhadap masyarakat adat, dan intimidasi terhadap lawan politik. Laporan tersebut juga mencatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, terus berlanjut.
Perpanjangan sanksi ini menggarisbawahi komitmen Uni Eropa untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara global. Meskipun sanksi ini ditargetkan pada individu dan entitas tertentu, dampaknya terhadap upaya penyelesaian krisis politik di Nikaragua terus menjadi fokus perhatian. Uni Eropa menegaskan kembali komitmennya yang berkelanjutan kepada rakyat Nikaragua dan pembelaan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menekankan bahwa krisis politik saat ini harus diselesaikan melalui dialog yang tulus antara pemerintah dan oposisi.