Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, telah membentuk kabinet menteri baru setelah memenangkan pemilihan parlemen, sembari menolak sumpah tradisional kepada monarki Inggris. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam panggung politik negara tersebut. Hal ini menegaskan ambisi pemerintah untuk memperkuat identitas nasional mereka.
Berdasarkan laporan Associated Press, Partai Buruh pimpinan Browne berhasil mengamankan kursi mayoritas di parlemen. Pemilihan tersebut dilangsungkan pada Januari 2023. Browne telah menjabat sebagai perdana menteri sejak 2014 dan kini membentuk pemerintahan untuk masa jabatan ketiga kalinya.
Dalam upacara pelantikan, para anggota kabinet bersumpah setia pada konstitusi Antigua dan Barbuda, alih-alih kepada Raja Charles III. Browne menjelaskan bahwa langkah tersebut diperlukan agar selaras dengan realitas modern sebagai negara merdeka. Ia menambahkan bahwa negara harus melangkah maju dengan mengandalkan institusinya sendiri.
Antigua dan Barbuda memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1981, namun tetap mempertahankan status monarki konstitusional di bawah Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Raja Inggris masih menjadi kepala negara formal yang diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal. Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi mengenai pemutusan hubungan total dengan monarki semakin menguat di kawasan tersebut.
Penolakan sumpah kepada monarki ini mencerminkan keinginan negara-negara Karibia yang terus tumbuh untuk meninjau kembali ikatan sejarah mereka. Langkah serupa telah diambil oleh Barbados, yang memproklamasikan diri sebagai republik pada tahun 2021. Di Antigua dan Barbuda sendiri, isu mengenai referendum untuk mengubah bentuk pemerintahan kemungkinan akan segera diangkat.
Kabinet menteri yang baru akan berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi, seperti pemulihan sektor pariwisata pascapandemi. Browne juga berjanji untuk meningkatkan bidang sosial dan infrastruktur negara. Sang perdana menteri menekankan bahwa perubahan politik tidak boleh mengalihkan perhatian dari prioritas-prioritas tersebut.
Secara keseluruhan, tindakan pemerintah Antigua dan Barbuda menunjukkan bahwa proses dekolonisasi tetap berlanjut bahkan setelah puluhan tahun merdeka. Meski tetap menjalin hubungan dengan Persemakmuran, negara ini berupaya mencapai kemandirian yang lebih besar, baik secara simbolis maupun nyata.
