Rusia dan Arab Saudi Terapkan Rezim Bebas Visa, Potensi Pelonggaran Aturan Wisata

Sebuah kesepakatan penting mengenai penghapusan persyaratan visa secara timbal balik untuk pemegang semua jenis paspor antara Federasi Rusia dan Kerajaan Arab Saudi (KSA) telah ditandatangani. Perjanjian ini diresmikan pada tanggal 1 Desember 2025 di Riyadh, tepatnya di forum Investasi dan Bisnis Rusia-Saudi. Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut, mengindikasikan bahwa dokumen ini diperkirakan akan mulai berlaku pada awal tahun 2026.

Proses implementasi ini memerlukan waktu sekitar 60 hari untuk menyelesaikan prosedur formal dan pertukaran notifikasi resmi antar kedua negara. Kesepakatan komprehensif ini memberikan keuntungan signifikan bagi warga negara Rusia dan Saudi. Mereka kini diizinkan untuk tinggal di wilayah negara mitra hingga 90 hari dalam satu tahun kalender untuk berbagai tujuan, termasuk pariwisata, urusan bisnis, atau ziarah keagamaan.

Namun, perlu dicatat bahwa pengecualian berlaku untuk visa yang berkaitan dengan tujuan spesifik seperti mencari pekerjaan, studi, atau menetap secara permanen, serta kunjungan untuk melaksanakan ibadah Haji. Para pakar industri pariwisata, termasuk perwakilan dari Asosiasi Operator Tur Rusia (ATOR), menyambut baik langkah ini. Mereka melihatnya sebagai dorongan kuat yang berpotensi melipatgandakan arus wisatawan antara kedua negara hingga dua hingga tiga kali lipat pada musim panas 2026.

Seiring dengan terobosan diplomatik ini, muncul diskusi hangat di kalangan para ahli mengenai kemungkinan pelonggaran peraturan ketat di KSA yang selama ini berlaku bagi turis asing. Pembahasan ini mencakup isu-isu sensitif seperti pembatasan konsumsi alkohol, demonstrasi kasih sayang di tempat umum, dan kode berpakaian, khususnya bagi perempuan. Boris Dolgov, seorang Doktor Ilmu Sejarah dan Peneliti Senior di Institut Oriental RAS, berpendapat bahwa ambisi Saudi untuk memposisikan diri sebagai destinasi wisata yang menarik dapat mendorong pelonggaran bertahap atas pembatasan tersebut.

Dolgov menambahkan bahwa pelemahan aturan ini kemungkinan akan terlihat lebih dulu di zona-zona wisata khusus yang dirancang untuk menarik pelancong dari Eropa dan Rusia. Saat ini, kerangka hukum KSA sangat berlandaskan pada prinsip Syariah, yang secara inheren membatasi perilaku publik dan penampilan, termasuk ketiadaan klub malam dan bar. Meskipun demikian, dorongan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai bagian dari program nasional negara tersebut menjadi katalisator perubahan.

Maskapai penerbangan nasional Saudi, Saudia, telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan frekuensi penerbangan dari Rusia. Ada prospek perluasan rute penerbangan, yang mungkin mencakup kota-kota seperti Kazan dan Sochi di masa mendatang. Efektivitas nyata dari kebijakan bebas visa ini sangat bergantung pada kemajuan infrastruktur pendukung dan ketersediaan layanan penerbangan yang memadai.

Dalam perspektif geopolitik yang lebih luas, penyederhanaan rezim visa ini mencerminkan pergeseran menuju tatanan dunia yang lebih multipolar. Menurut analisis Boris Dolgov, perkembangan ini juga terkait dengan menguatnya pengaruh Rusia dan Tiongkok di kawasan tersebut, terutama setelah KSA bergabung dengan BRICS. Meskipun demikian, para wisatawan wajib mengingat dan menghormati keunikan budaya serta norma setempat di Kerajaan tersebut. Ketidaktahuan akan hukum lokal yang bersumber dari Syariah tidak akan membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum.