Lituania Tetapkan Status Darurat Nasional Akibat Ancaman Keamanan dari Drone dan Balon Udara Belarus

Pada tanggal 9 Desember 2025, Pemerintah Lituania secara resmi mengumumkan pemberlakuan status darurat di seluruh wilayah republik. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian peluncuran balon udara dan pesawat nirawak (drone) ilegal yang berasal dari Republik Belarus. Otoritas Lituania mengklasifikasikan tindakan ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan bagian dari taktik serangan hibrida.

Sejak awal tahun 2025, insiden pelanggaran wilayah udara Lituania telah mencapai angka signifikan. Tercatat sekitar 600 balon udara dan 200 drone telah memasuki ruang udara negara tersebut. Dampaknya sangat terasa pada sektor penerbangan, di mana lebih dari 300 penerbangan terganggu, yang secara kumulatif memengaruhi sekitar 47 ribu penumpang. Untuk mengelola situasi darurat ini, tanggung jawab operasi negara diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Vladislav Kondratovich, yang menjabat sejak akhir tahun 2024. Pemerintah menegaskan bahwa status darurat ini akan mengaktifkan langkah-langkah respons yang lebih intensif, memungkinkan koordinasi yang lebih erat antara lembaga-lembaga terkait, termasuk unit militer, demi menanggulangi ancaman tersebut.

Akar permasalahan krisis yang melibatkan perangkat udara ini mulai terasa sejak Oktober 2025. Presiden Gitanas Nauseda menilai insiden ini sebagai 'aksi yang disengaja, bertujuan untuk mendestabilisasi situasi di Lituania'. Sementara itu, Perdana Menteri Inga Ruginiene, yang baru dilantik pada September 2025, secara tegas menyebut penyusupan balon udara tersebut sebagai 'serangan hibrida' yang dilancarkan oleh Minsk. Kementerian Dalam Negeri Lituania telah memberikan jaminan kepada publik bahwa setiap tindakan yang diambil akan dilakukan secara proporsional dan hanya menargetkan para dalang di balik aktivitas ilegal tersebut.

Kerugian material dan gangguan logistik akibat insiden ini cukup besar. Secara spesifik, ruang udara di atas Bandara Vilnius terpaksa ditutup selama lebih dari 60 jam sejak krisis ini berlangsung. Sebagai contoh nyata, pada tanggal 1 Desember, peluncuran 60 drone menyebabkan kelumpuhan total pergerakan di bandara selama 11 jam, memengaruhi lebih dari 7.400 penumpang. Menteri Kondratovich mengumumkan bahwa status darurat ini akan dievaluasi ulang dalam waktu satu bulan berdasarkan hasil operasi penindakan penyelundupan. Perlu dicatat, sebelum penetapan darurat ini, pada 23 September, parlemen Lituania atau Seimas telah menyetujui amandemen undang-undang yang memberikan wewenang kepada militer untuk menggunakan kekuatan guna menetralisir ancaman di wilayah udara.

Lebih lanjut, Pemerintah Lituania telah mengambil langkah diplomatik dengan memulai pembicaraan dengan perwakilan Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar tindakan Belarus terkait balon cuaca tersebut dapat diakui sebagai tindakan terorisme. Sebelumnya, pada akhir Oktober, otoritas sempat memutuskan untuk menutup total perbatasan dengan Belarus selama sebulan penuh. Namun, implementasi penutupan tersebut ditunda untuk memastikan warga Lituania yang sedang berada di luar negeri dapat kembali dengan aman ke negara mereka.