Kunjungan Bersejarah: Donald Trump Sambut Ahmad ash-Sharaa di Gedung Putih Setelah Pencabutan Sanksi

Tanggal 10 November 2025 akan dicatat sebagai momen penting, menandai terobosan historis yang luar biasa dalam dinamika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Suriah. Pada hari yang bersejarah itu, Presiden AS Donald Trump secara resmi menjamu Ahmad ash-Sharaa, yang kini memimpin Pemerintahan Transisi Suriah, di kediaman kepresidenan, Gedung Putih. Peristiwa ini memiliki signifikansi mendalam: ini adalah kunjungan perdana seorang pemimpin Suriah ke Washington sejak negara Timur Tengah tersebut meraih kemerdekaannya pada tahun 1946. Kunjungan ini secara tegas menggarisbawahi pembalikan kebijakan luar negeri AS yang fundamental dan dramatis, menyusul runtuhnya rezim otokratis Bashar al-Assad pada Desember 2024 setelah kekuasaan yang berlangsung puluhan tahun.

Pengakuan yang diberikan kepada otoritas baru yang berpusat di Damaskus ini hanya dapat terwujud setelah serangkaian manuver diplomatik yang strategis dan cepat di tingkat internasional. Titik balik yang paling krusial adalah keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 November 2025. Keputusan tersebut, yang disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 14 suara mendukung dan hanya satu abstain (dari Tiongkok), secara resmi menghapus nama ash-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Hassan Khattab dari daftar individu yang terkait dengan organisasi teroris global. Penghapusan ini merupakan prasyarat penting untuk normalisasi hubungan dan membuka jalan bagi interaksi politik yang lebih luas.

Langkah PBB ini merupakan tindak lanjut langsung dari aksi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS pada tanggal yang sama. Tepat pada 7 November 2025, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan ash-Sharaa—yang sebelumnya dikenal luas sebagai Abu Muhammad al-Julani—dari daftar teroris global yang sangat berbahaya (Specially Designated Global Terrorist). Pencabutan status ini sangatlah dramatis dan menunjukkan perubahan pandangan yang radikal, mengingat sebelumnya Pemerintah AS pernah menawarkan imbalan fantastis sebesar 10 juta dolar AS bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Perubahan status ini membuka jalan bagi legitimasi internasional yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan transisi Suriah, memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara terbuka dengan kekuatan Barat dan lembaga keuangan global.

Ahmad ash-Sharaa, yang mulai menjabat sebagai presiden sementara sejak Januari 2025, telah menunjukkan inisiatif yang kuat dalam membangun jaringan hubungan internasional yang mendesak. Kunjungan penting ke Washington ini diselenggarakan tak lama setelah ia menyelesaikan pertemuan tingkat tinggi yang signifikan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 15 Oktober 2025, menunjukkan upaya Suriah menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan dunia. Dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Trump, agenda utama yang dibahas mencakup pengakuan resmi (de jure) Suriah yang baru, serta peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan. Secara spesifik, mereka membicarakan potensi Suriah untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin AS dalam upaya memerangi sisa-sisa militan Negara Islam (ISIS) yang masih aktif di wilayah tersebut. Selain itu, isu penting lainnya adalah prospek pencabutan penuh "Undang-Undang Caesar," sebuah regulasi sanksi yang sangat membatasi, yang saat ini statusnya baru sebatas ditangguhkan.

Pergeseran signifikan dalam lanskap geopolitik Timur Tengah ini merupakan konsekuensi langsung dari kejatuhan rezim Bashar al-Assad, yang telah memimpin Suriah sejak tahun 1971, setelah serangan militer oposisi berhasil pada akhir November 2024. Presiden Trump menyampaikan apresiasi dan kepuasannya atas kemajuan yang telah dicapai oleh kepemimpinan baru, memberikan pujian kepada ash-Sharaa dengan menyatakan bahwa ia "sejauh ini telah bekerja dengan sangat baik." Meskipun demikian, proses pencabutan total seluruh sanksi yang diberlakukan AS masih menjadi topik perdebatan sengit dan memerlukan persetujuan legislatif dari Kongres AS. Keberhasilan diplomatik ini menjanjikan peluang emas bagi Suriah untuk memulai era pemulihan dan pembangunan ekonomi setelah mengalami isolasi yang panjang, yang berakar sejak negara tersebut dicap sebagai sponsor terorisme pada tahun 1979, sebuah stigma yang kini mulai terangkat.